Meningkatnya Penguasaan dan Pemanfaatan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Jawa Barat
Pemanfaatan
information and communication technology (ICT) sudah mulai dilakukan
khususnya di 21 SMP Negeri yang merupakan Rintisan Sekolah Berstandar
Internasional (RSBI) yang dirumuskan
sebagai SSN (Sekolah Standar Nasional) plus. Itu berarti bahwa telah ada upaya meningkatkan kualitas pendidikan versi UNESCO yaitu meningkatkan pemanfaatan information
and communication technology (ICT) dalam pembelajaran dan pengelolaan
sekolah.
Peningkatan Mutu dengan meningkatkan pemanfaatan information
and communication technology (ICT) dilakukan dengan memperbanyak RSBI dan
SSN. Untuk itu dilakukan Semiloka pengembangan SSN/SBI, Workshop Pengembangan
Kurikulum SBI, Workshop Pembinaan Rintisan SBI Workshop Pembinaan SSN, Workshop
Pengembangan Pembelajaran Bilingual/Berbasis ICT dan Bantuan kepada Tim
Pengembangan Kurikulum Berbasis Teknologi.
Sekolah yang memiliki status
standar nasional terus ditambah, di Kabupaten Bandung Barat saja ada 12 SSN dan
ditargetkan ada penambahan 14 SSN lagi. Di sisi lain masih ada sekolah yang
untuk praktek komputer saja harus pergi ke Warnet karena ketiadaan aliran
listrik di sekolah.
Sayangnya keberadaan RSBI mendapat reaksi penentangan dari masyarakat
khususnya di Kota Depok karena dianggap menimbulkan pengkastaan dalam
pendidikan dan menjadi penyebab tidak diterimanya calon siswa pada sekolah
tersebut. Karena itu diperlukan sosialisasi pada masyarakat agar tujuan dari
keberadaan RSBI dapat dimengerti dan diterima dan pada gilirannya dapat
membangkitkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan.
Sistem Informasi
Manajemen (SIM)
Peningkatan pelayanan terhadap data/informasi dilakukan
dengan revitalisasi sistem informasi manajemen (SIM) berbasis GIS , yang
menghasilkan pengadaan perangkat keras dan lunak, jaringan SIM berbasis GIS ,
pengolahan dan pengumpulan data di 26 kota/kabupaten, pengadaan notebook untuk
kota/kabupaten serta pemeliharaan dan perawatan infrastruktur SIM. Anggaran
yang dikeluarkan mencapai lebih dari Rp 10 miliar. Nampaknya program ini masih
memerlukan monitoring, evaluasi dan pengawasan yang lebih baik, karena pada
kenyataannya data kependidikan yang mutakhir sekalipun tidak pernah aktual.
Fauzi, angota Panitia Anggaran mengatakan bahwa Dinas
Pendidikan tidak memiliki data yang mutakhir, “data teu pernah di update”. (Wawancara 30 Mei 2011).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar