Strategy Formulation (Perumusan Strategi) Alokasi Anggaran

Dasar

Dasar yang digunakan dalam kebijakan alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat dapat digolongkan ke dalam landasan idiil, landasan konstitusional dan landasan operasional. Landasan idiil yaitu Pancasila yang merupakan landasan nilai-nilai filosofis bagi setiap kebijakan terlebih lagi kebijakan di bidang pendidikan. Landasan konstitusional adalah Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai ideal yang terkandung dalam Pancasila ke dalam aturan dasar kehidupan bernegara. Landasan operasional yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang merupakan operasionalisasi dari konstitusi dan bersumber pada nilai-nilai idiil yakni Pancasila. Landasan operasional setidaknya mengatur masalah pemerintahan termasuk upaya untuk menciptakan good governance, masalah pendidikan, masalah perencanaan dan masalah anggaran. 

Visi dan Misi

Kebijakan Pendidikan di Jawa Barat sesungguhnya merupakan implementasi otonomi daerah dalam pendidikan yang mengacu pada pendidikan nasional. Oleh karena itu visinya selaras dengan visi pendidikan nasional yaitu  untuk terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warganegara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah (Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Pendidikan nasional menjalankan  misi memperluas dan memeratakan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar (learning society); meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; serta memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Selaras dengan itu, kebijakan alokasi anggaran Pendidikan di Jawa Barat mengacu pada misi dalam bidang sumber daya manusia yaitu “ mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing”. Itu mengandung makna bahwa Provinsi Jawa Barat ingin membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani dan sosial , memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, berakhlak mulia, menjunjung  nilai-nilai luhur agama dan budaya serta memiliki akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

Misi tersebut merupakan penjabaran dari Visi pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu  “dengan iman dan takwa Provinsi Jawa Barat termaju di Indonesia”. Visi dirumuskan melalui proses panjang pembahasan yang meliputi unsur-unsur pemerintahan daerah dan masyarakat luas yang merupakan suatu hasil kompromi politik yang mungkin saja tidak dapat memuaskan semua pihak. Di sisi lain visi tersebut merupakan suatu revisi dari keinginan masyarakat Jawa Barat yang ingin berdiri sejajar dengan Jakarta dan bukan hanya menjadi halaman belakang ibu kota Negara yang sebelumnya ditetapkan harus tercapai pada tahun 2010, tetapi nampaknya tidak mungkin dicapai sehingga memerlukan waktu lebih lama lagi.

Untuk menjalankan misi dan mencapai visi itu maka pembangunan diarahkan pada terwujudnya masyarakat Jawa Barat yang sehat, berperilaku cerdas dan berbudi pekerti luhur yang mendasarkan setiap tindakan kepada norma dan nilai luhur agama dan budaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan modal dasar tercapainya sasaran pembangunan di bidang lainnya. Tanpa disertai dengan SDM yang mampu berpikir dan bertindak cepat dan tepat menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, pembangunan tidak akan berlangsung sebagaimana mestinya dan tidak akan mampu memenuhi aspek keberlanjutan (RPJPD 2005-2025).

Sosok manusia Jawa Barat pada tahun 2013 sebagaimana termaktub pada RPJMD Jawa Barat adalah Manusia Jawa Barat yang agamis, berahlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi, yang komponen-komponennya adalah pendidikan, kesehatan, perlindungan gender, perlindungan tenaga kerja, prestasi olah raga, kualitas kerukunan hidup beragama dan peningkatan budaya dan kearifan lokal.

Strategi untuk mencapai sosok manusia Jawa Barat ideal tersebut adalah dengan membuat kerangka waktu pencapaian serta prioritas dalam pengalokasian anggaran.

Kerangka waktu pencapaian dibuat sebagai berikut :

 

Tabel 1.  Kerangka Waktu Pencapaian Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing.

MISI	KOMPONEN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SOSOK MANUSIA JAWA BARAT 2013
Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat Yang Produktif Dan Berdaya Saing	Melek Huruf							Manusia Jawa Barat yang agamis, berahlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi
	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
	Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun
	Akses Pelayanan Kesehatan
	Perlindungan gender
	Perlindungan tenaga kerja
	Peningkatan Prestasi Olahraga
	Kualitas kerukunan hidup beragama
	Peningkatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal melek huruf

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat

Kerangka waktu (time frame) dari pencapaian Kerangka Waktu Pencapaian Misi-misi Pembangunan Jawa Barat seringkali menimbulkan perdebatan dalam sidang-sidang pembahasan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda). Keberatan seringkali datang dari para pendukung Gubernur. Namun dalam hal kerangka waktu pencapaian wajar dikdas Sembilan tahun semua fraksi termasuk fraksi-fraksi yang merupakan pendukung Gubernur dan Wakil Gubernur sepakat untuk menuntaskan wajar dikdas 9 tahun pada tahun 2011 bahkan janji Gubernur menyatakan akan menuntaskan program tersebut pada tahun 2010.

Environmental Scanning (Analisis Lingkungan) Provinsi Jawa Barat

Untuk mengetahui prioritas anggaran pendidikan dasar di Provinsi Jawa Barat diperlukan penelusuran terhadap pebagai hal yang melatarbelakangi penentuan prioritas tersebut dalam konteks manajemen stratejik.

Kebijakan  alokasi anggaran pendidikan dasar di Provinsi Jawa Barat dalam prosesnya bisa dilihat dengan menggunakan model manajemen stratejik (Hunger & Wheelen, 2003: 109) yang secara garis besar terdiri dari empat langkah : pertama, melakukan  environmental scanning (analisis lingkungan) yang terdiri dari analisis lingkungan eksternal (ALE) dan analisis lingkungan internal (ALI). Kedua, strategy formulation (perumusan strategi) yaitu kegiatan perumusan misi, menentukan tujuan, membuat strategi, dan  membuat kebijakan. Ketiga, strategy implementation (menjalankan strategi yang telah dibuat) yaitu menyusun program, menganggarkan, serta membuat prosedur. Keempat, evaluaton and control (evaluasi dan pengawasan) yaitu kegiatan monitoring terhadap kinerja organisasi kemudian melakukan koreksi yang diperlukan. 

Environmental Scanning (Analisis Lingkungan)

Faktor Internal seperti karakteristik masyarakat; posisi geografis; sumber daya air dan keanekaragaman hayati yang melimpah; jumlah penduduk; keragaman budaya; keamanan dan ketertiban yang relatif stabil; ketersediaan sumber daya buatan; sumberdaya pariwisata; luas wilayah yang menjadi potensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu semua merupakan modal dasar pembangunan. Modal dasar pembangunan merupakan salah satu kekuatan dan peluang yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan daerah.

Posisi geografis dan Sumber Daya 

Saat ini sumber daya alam dan lingkungan hidup Jawa Barat berada pada tingkat cukup mengkhawatirkan karena tingkat alih fungsi lahan berfungsi lindung yang menjadi budidaya sangat tinggi, kerusakan dan berkurangnya luasan mangrove dan terumbu karang, pencemaran udara perkotaan, perusakan dan kebakaran hutan, pencemaran dan sedimentasi suangai serta waduk, penambangan yang merusak lingkungkan dan pengambilan sumber daya air kurang terkendali (Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2009).

Jawa Barat memiliki 358 Perguruan Tinggi yang terdiri dari lima PTN dan 353 PTS yang tersebar di kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Keberadaan PTN dan PTS tersebut mendukung industrialisasi dan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Industri manufaktur menyebar di Cekungan Bandung, Cirebon, Bogor, Purwakarta, Karawang dan Bekasi. Bendungan besar ada di Bandung, Purwakarta dan sedang dibangun  di Sumedang.

Penduduk dan Karakteristik Masyarakat

Jumlah penduduk Jawa Barat tahun 2009 adalah 42.693.951 jiwa yang terdiri dari 21.512.996 jiwa penduduk laki-laki dan 21.180.995 jiwa penduduk perempuan dengan sex ratio 101,6 yang berarti setiap 1000 jiwa penduduk perempuan terdapat 1016 jiwa penduduk laki-laki (Survei Sosial Ekonomi Daerah, 2009). Dari jumlah itu persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang melek huruf (AMH) adalah 94,93%. Susenas 2010 menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk menjadi lebih dari 43 juta orang.

 Komposisi penduduk usia 14 tahun ke bawah sebesar 29,12%, penduduk usia produktif 15-64 tahun sebesar 65,55% dan penduduk usia di atas 64 tahun sebesar 5,33%. Angka beban ketergantungan 52,55 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif di Jawa Barat menanggung sekitar 53 penduduk usia yang belum/tidak produktif.

Kondisi saat ini, jumlah penduduk usia 15 sampai dengan 44 tahun di Jawa Barat pada tahun 2007 adalah 19.716.576 jiwa atau 47,52% dari jumlah penduduk provinsi.

Kepadatan penduduk Jawa Barat adalah 1.458 jiwa per km², dengan kepadatan tertinggi di Kota Bandung yaitu sebesar 14.381 jiwa per km² dan kepadatan terendah berada di Ciamis yaitu sebesar 714 jiwa per km². Sedangkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah 1,2%.

Peradaban masyarakat Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh alam yang subur dan bersahabat. (West Java Miracle Sight A Mass of Verb and Scene Information, 2005: 22). Prinsip hidup masyarakat Jawa Barat adalah : herang caina beunang laukna yang bermakna menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru (win-win solution). Mereka teguh pada nilai kearifan  sebagaimana tercermin pada sikap ulah unggut kalinduan, ulah gedag kaanginan yang bermakna konsisten pada kebenaran. Di sisi lain mereka mengharmonisasikan hati nurani dan rasionalitas sebagaimana tercermin dalam sikap sing katepi ku ati sing kahontal ku akal.

Masyarakat Jawa Barat berhasil melakukan proses interaksi dan menerima transformasi nilai global tanpa harus meninggalkan jati dirinya seperti Nampak pada ekspresi kesenian yang tumbuh sepanjang pantai utara. Tanjidor di Bekasi merupakan hasil akulturasi budaya Sunda dan Eropa. Tarling, Topeng dan Azan Pitu yang tumbuh di Cirebon dapat dianggap sebagai ekspresi budaya global dalam formatnya yang spesifik. Di sisi lain tumbuh kesenian yang mengekspresikan kekariban dengan alam seperti ubrug yang merupakan teater rakyat dan kecapi suling di Jawa Barat bagian selatan.

Kemananan dan ketertiban

Berdasarkan evaluasi dan pelaporan situasi ketertiban dan keamanan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, situasi ketentraman dan ketertiban umum dapat dikatakan “cukup terkendali”. Selama tahun 2009 teridentifikasi 111 kali aksi demonstrasi/unjuk rasa yang meliputi tujuh aspirasi di bidang ketenagakerjaan, empat aspirasi di bidang lingkungan hidup dan perizinan, tiga aspirasi di bidang pendidikan, dua aspirasi di bidang organisasi/keagamaan, dua aspirasi di bidang kehutanan dan delapan aspirasi di bidang keuangan/perbankan/KKN.

Gangguan ketertiban dan ketentraman umum yang paling menonjol muncul dari penyalahgunaan narkoba yang meningkat setiap tahuunya sehingga menjadi ancaman laten. Sementara tindak pidana kriminar yang paling menonjol adalah pencurian kendaraan bermotor, pencurian, peniupan, narkotika, penganiayaan serta pemerasan (RPJMD 2008-2013). Permasalahan lain yang mengganggu adalah akibat gejolak akibat eforia reformasi, krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatnya potensi konflik kepentingan.

Untuk menanggulangi berbagai potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang disebabkan oleh kesenjangan social, ekonomi, politik, kebudayaan dan psikologis dilakukan langkah-langkah yang dikenal dengan early warning dan early detection dengan cara melakukan pengumpulan data dan infomrasi untuk dipergunakan dalam mencari atau menemukan sebab serta akar permasalahan dari peristiwa yang terjadi.

Faktor eksternal berupa tantangan sampai dengan tahun 2025 adalah bagaimana sumber daya manusia memiliki ketrampilan berdasarkan pencapaian proses akademis, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya daerah (RPJMD 2008-2013).