Dampak dari Kebijakan Alokasi Anggaran Terhadap Mutu Pendidikan di Provinsi Jawa Barat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya meningkatkan kualitas dari proses dan output pendidikan dengan menggunakan strategi: menetapkan tolok ukur peningkatan mutu pendidikan; dan pembagian peran OPD.

  

 Kebijakan --> Strategi --> Prioritas --> Sumber Daya --> Target

 

RPJPD mengarahkan agar proses pendidikan yang bermutu dalam jangka panjang dapat  menghasilkan : peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas;  peningkatan mutu dan relevansi pendidikan formal, non formal dan infornal;  peningkatan kualitas tata kelola pendidikan yang efektif dan berbasis kompetensi serta berorientasi pada kualitas lulusan; peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terwujudnya jati diri masyarakat yang berperilaku cerdas dan berbudi pekerti luhur, yang dicirikan dengan meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya daerah dalam kehidupan bermasyarakat (RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025: IV-1). Dengan demikian peningkatan mutu dilihat dari hal-hal sebagai berikut : (1) meningkatnya  akses terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas; (2) meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan formal, non formal dan infornal; (3) meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan yang efektif dan berbasis kompetensi serta berorientasi pada kualitas lulusan; (4) meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; (5) terwujudnya jati diri masyarakat yang berperilaku cerdas dan berbudi pekerti luhur, yang dicirikan dengan meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk mencapai mutu yang telah ditetapkan maka dibuatlah pembagian peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pembagian peran OPD dibuat berdasarkan sasaran pada misi yang ingin dicapai. Pendidikan dasar  berada pada Misi 1 yaitu “mewujudkan sumber daya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing” dengan sasaran penuntasan wajar dikdas Sembilan tahun dan rintisan wajar 12 tahun, penuntasan bebas buta aksara, peningkatan kualitas hidup beragama dan revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Untuk mencapai sasaran itu ada OPD Utama, OPD Mitra Utama, OPD Pendukung Penjaminan Mutu dan Akuntabilitas dan OPD Pendukung Umum.

Pembagian peran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam penjaminan mutu pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel  4.11 Pembagian Peran OPD dalam Penjaminan Mutu Pendidikan                           

Misi 1	Sasaran	OPD Utama	OPD Mitra Utama	OPD Pendukung Penjaminan Mutu dan Akuntabili- tas	OPD Pendukung Umum
Mewujud-kan Sumber daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing	1.Penuntasan Bebas Buta Aksara	Disdik	Biro-Yansos Dissos	Inspektorat Bappeda Biro-Admbang Ass-Kesra Ass-Adm Biro-Org BKPPW I-IV	BKD Badiklatda Biro Keu Biro-Pbd Biro-Hukham Biro-Humaspro-tum
	2.Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun dan Rintisan Wajar Dikdas 12 Tahun	Disdik	Biro-Yansos Bapusip-da Dissos
	3.Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Biro-Yansos Kesbang pol	Biro-Pemum
	4.Revitalisasi Nilai-nilai  Budaya dan Kearifan Lokal	Disdik Disparbud	Biro-Yansos Biro-Bangsos

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat 2010

Dinas Pendidikan kemudian berkoordinasi dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten karena sekolah-sekolah berada dalam kewenangan pemerintah kota dan kabupaten. Koordinasi dengan pemerintah Kota dan Kabupaten merupakan hal yang tidak mudah di era otonomi daerah, karena ada pandangan bahwa dengan otonomi daerah tersebut Kota dan Kabupaten tidak lagi memiliki keterikatan hirarkhis dengan Provinsi. Karena itu dibuatlah kesepakatan antara Gubernur dengan Walikota dan Bupati se-Jawa Barat untuk menyinergikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan termasuk di bidang pendidikan. Kesepakatan dibuat tahun 2008 yang isinya antara lain bahwa  Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten memberikan prioritas untuk membiayai pembangunan bidang pendidikan dengan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota atau sumber dana lainnya. Besarnya kontribusi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan dan pencapaian target disesuaikan secara proporsional berdasarkan karakteristik dan masalah yang dihadapi.

Untuk menjamin akuntabilitas dan peningkatan mutu maka ada OPD seperti Inspektorat, Bappeda, Asissten dan Biro-biro yang melakukan pengarahan, pembinaan, dan pengawasan.  Untuk memastikan semua dapat berjalan ada OPD pendukung dalam penyediaan pegawai yang kompeten, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum serta humas.

Dalam rangka peningkatan mutu Kementrian Pendidikan Nasional pun melakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran pendidikan yang diberikan ke Provinsi untuk mengetahui sejauh mana anggaran yang diberikan dapat memberikan dampak bagi peningkatan mutu di Jawa Barat.

Uraian berikut menggambarkan pencapaian Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

(Bersambung).