Konstelasi Model Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan

Konstelasi Model Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan di Jawa Barat

1.      Prioritas yang Perlu Dibenahi

Agar alternatif model yang dibuat dapat menjadi model yang efektif maka sedapat mungkin terhindar dari kelemahan dan dapat memanfaatkan potensi yang dimili untuk menjawab tantangan dan menghadapi ancaman. Berdasarkan alasan itu maka dibuatlah prioritas berikut ini yang harus untuk dibenahi dan diutamakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan berbasis kearifan lokal di Provinsi Jawa Barat.

Prioritas diberikan pada :

a.                   Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan

b.                  Pemenuhi kekurangan guru baik segi kuantitas maupun kualitasnya pada setiap daerah, khususnya daerah-daerah terpencil .

c.                   Peningkatan profesionalisme guru maupun tenaga kependidikan maupun profesionalisme pengelolaan pendidikan.

d.                  Pemanfaatan media teknologi modern pada fungsi pendidikan

e.                   Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga berpendapatan rendah atau miskin terutama yang berada di desa-desa tertinggal. Secara lebih spesifik adalah anak-anak petani, nelayan, dan buruh.

f.                   Peningkatan relevansi pendidikan dengan tiga  hal : pertama, falsafah yang melandasi masyarakat Jawa Barat yaitu falsafah silih asuh, silih asih, dan silih asah. Kedua, potensi religiusitas masyarakat berkontribusi pada usaha keras dalam mencerdaskan dirinya dan berkompetensi untuk mendapatkan ilmu pengetahauan. Ketiga, tersedianya dunia industri dan dunia usaha yang bisa mendukung kegiatan pembangunan pendidikan di Jawa Barat.

2.            Pengembangan Visi dan Misi Implementasi Kebijakan pada Tingkatan Pemerintah Provinsi 

Visi yang ditawarkan dalam model ini adalah : “Pendidikan  dasar berbasis kearifan lokal,  dikelola secara profesional dan  bermutu global”.

Misi  yang harus dijalankan Pemerintah Provinsi untuk mencapai visi tersebut adalah :

a.       Mengatasi kekurangan sumberdaya : keterbatasan sarana, prasana dan guru serta tenaga kependidikan khususnya di daerah terpencil

b.      Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang berpendapatan per kapita rendah terutama masyarakat miskin yang berada di desa-desa tertinggal.

c.       Meningkatkan dan membudayakan  profesionalisme baik di kalangan guru maupun para tenaga kependidikan lainnya.

d.      Menyediakan dan memanfaatkan media teknologi modern untuk fungsi pendidikan.

e.       Meningkatkan relevansi pendidikan dengan pemenuhan kebutuhan bagi keberlangsungan kehidupan, dengan mengaitkannya pada falsafah hidup dan potensi masyarat Jawa Barat serta dunia industri.

3.            Asumsi-asumsi untuk Model

Asumsi, anggapan dasar atau postulat  menurut Surakhmad (1985 :107) adalah suatu titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti.

Asumsi-asumsi yang digunakan untuk model alternatif adalah sebagai berikut :

a.                   Pendidikan dasar berbasis kearifan lokal, yang dikelola secara profesional dan bermutu global memerlukan kepemimpinan transformasional.

b.                  Kebijakan alokasi anggaran pendidikan dasar memberikan prioritas pada (1) peningkatan sarana, prasana dan tenaga kependidikan khususnya di daerah terpencil,  (2) pemberian  bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang berpendapatan perkapita rendah terutama masyarakat miskin, (3) peningkatan profesionalisme baik di kalangan guru maupun para tenaga kependidikan lainnya, (4) penyediaan dan pemanfaatan media teknologi modern untuk fungsi pendidikan, dan (5)  peningkatan relevansi pendidikan dengan pemenuhan kebutuhan bagi keberlangsungan kehidupan,  yang berbasis pada  falsafah hidup dan potensi masyarat Jawa Barat serta dunia industri.

c.                   Alokasi anggaran pendidikan dasar memerlukan strategi implementasi kebijakan dalam bidang kurikulum, ketenagaan, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta peningkatan partisipasi masyarakat

d.                  Implementasi kebijakan alokasi anggaran pendidikan dasar akan meningkatkan Angka Melek Huruf,  dan meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah

e.                   Meningkatnya Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah akan meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Barat.

f.                   Mutu pendidikan dasar merupakan konsep yang mengaitkan Indeks Pendidikan masyarakat Jawa Barat dengan budi perkerti luhur serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.