A. MUTU, RELEVANSI DAN DAYA SAING
Di Asia ada tiga universitas memimpin keunggulan akademik yaitu Universitas Tokyo, Universitas Peking dan Universitas Nasional Singapura (CampusAsia, June 2008:16). Meskipun telah menjadi Asia’s Number One University, hari ini Universitas Tokyo tetap melakukan investasi dalam jumlah besar untuk mengembangkan pendidikan dan riset, karena jika tidak demikian Universitas Tokyo tentunya tidak memperoleh reputasi seperti saat ini (Pitan Daslani,2008).
Universitas ini membelanjakan 210 milyar yen tiap tahun dan memperoleh pendapatan 120 milyar yen. Namun keuntungan tidak hanya diukur dengan kalkulator. Universitas Tokyo (Today) menjadi trend setter bagi ilmu, teknologi, dan tradisi engineering-intensive yang harus diikuti oleh universitas lain di wilayah ini.
Dalam memberikan perhatian terhadap pengembangan ilmu, tekonologi dan rekayasa, studi yang ditawarkan telah menarik mahasiswa dari berbagai Negara termasuk 70 orang Indonesia di antara 2400 mahasiswa asing di enam kampus sekitar Tokyo.
Pada tahun 2007 studi rekayasa merupakan yang paling menarik mahasiswa asing. Ada 3000 orang mengambil gelar pada jenjang pascasarjana (master dan doctor) sementara yang mengambil gelar sarjana sekitar 2000 orang.
Daya tarik lainnya karena Today memiliki reputasi menawarkan studi ilmu dan seni kelas dunia yang menarik 1500 mahasiswa, sementara ilmu murni dan kedokteran meluluskan 2500 mahasiswa tahun 2007.
Jumlah mahasiswa Today yang didirikan tahun 1877 hanya berkisar 29000 mahasiswa (termasuk 14200 mahasiswa pascasarjana). Jumlah itu tidak banyak jika dibandingkan Universitas Indonesia yang memiliki mahasiswa 40000 mahasiswa. Tapi bukan di situ masalahnya. Today merupakan universitas yang hanya melahirkan lulusan berkualitas kelas dunia. Itulah sebabnya Today memiliki posisi prestisius Best 200 yang diumumkan Times Higher Education, yaitu pada posisi ke-19 dan posisi ke-12 terbaik pada ilmu alam, yang membuatnya menjadi nomor satu di Asia.
Pelajaran berharga yang kita bisa petik dari Universitas Tokyo (Today) adalah bahwa lebih penting menyiapkan mahasiswa untuk menjadi jawara ilmu dan teknologi disbanding hanya menarik mahasiswa tanpa memiliki kemampuan untuk bersaing dengan percaya diri pada panggung dunia. Dengan kata lain universitas yang baik bukan ditentukan oleh jumlah mahasiswanya tetapi kapasitas untuk menawarkan kualitas kelas dunia.
Dalam Top500 global university ranking yang dibuat Times Higher Education untuk tahun 2007 ada 6 universitas Indonesia yang masuk ke dalam 500 besar : (1) Universitas Indonesia (UI) pada urutan 395; (2) Institut Teknologi Bandung pada urutan 396; (3) Universitas Gajah Mada (UGM) pada urutan 360; (4) Universitas Diponegoro (Undip) pada urutan ; (5) Institut Pertanian Bogor (IPB) dan (6) Universitas Airlangga (Unair). Undip, Unair dan IPB berada pada urutan 401 sampai 500. Sementara Universitas Terbuka (UT) memperoleh sertifikat akreditasi dari Council for Open and Distance Education (ICDE).
Pada tahun 2008 UI, UGM, ITB, IPB dan Institur Teknologi Surabaya (ITS) masuk dalam Top500. Sedangkan Undip dan Unair tidak dapat mempertahankan reputasinya.
Analisis Kebijakan
Metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia : definisi (perumusan masalah), prediksi (peramalan), preskripsi (rekomendasi) , deskripsi (pemantauan) dan evaluasi (Dunn, 2003:21).
Kedekatan prosedur analisis kebijakan dengan tipe-tipe pembuatan kebijakan adalah : Perumusan masalah dengan penyusunan agenda; formulasi kebijakan dengan peramalan; rekomendasi dengan adopsi kebijakan; pemantauan dengan implementasi kebijakan dan penilaian dengan penilaian kebijakan.
Kebijakan mutu, relevansi dan daya saing khususnya Perguruan Tinggi akan dianalisis dengan pendekatan sebagai berikut:
1. Definisi
Secara spesifik tidak ditemukan permusan masalah mengenai kebijakan mutu, relevansi dan saya saing PT dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003. Meskipun demikian penulis mencoba menginventarisir konsep-konsep sebagai berikut:
a. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan (Ketentuan umum butir 21);
b. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan (Pasal 4 ayat 6);
c. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan (Pasal 35 ayat 3);
d. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah (Pasal 56 ayat 1);
e. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 57 ayat 1);
f. Pendidikan nasional mempunyai misi…mengupayakan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia (Penjelasan);
2. Prediksi
Periode 2005-2010 : peningkatan kapasitas dan modernisasi
Periode 2010-2015 : penguatan pelayanan
Periode 2015-2020 : daya saing regional
Periode 2020-2025 : daya saing internasional (Renstra 2004-2009)
3. Preskripsi
Mengacu pada rencana jangka panjang pendidikan nasional sebagai berikut:
a. Daya saing dalam penyelenggaraan pedidikan ditunjukkan dengan : implementasi dan penyempurnaan standar nasional pendidikan ; pengawasan dan penjaminan mutu secara terprogram berdasarkan SNP; perluasan dan peningkatan mutu akrediatasi; pengembangan guru secara professional; pengembangan kopetensi pendidik; perbaikan sarana dan prasarana; perluasan pendidikan kecakapan hidup; peningkatan kreatifitas, kewirawastaan dan kepemimpinan mahasiswa; pengembangan sekolah berdasarkan keunggulan local; pembangunan sekolah bertaraf internasional; mendorong jurusan yang masuk 100 besar Asia dan 500 dunia; akselerasi program studi kejuruan, vocational dan profesi; peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah serta pemanfaatan TIK dalam pendidikan
b. Pencitraan public merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola yang baik dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Pencitraan public diperlukan untuk menimbulkan trust terhadap penyelenggaraan pendidikan di tengah serbuan globalisasi pendidikan.
c. Akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan peningkatan pengendalian internal, peningkatan kapasitas dan kompetensi inspektorat jendral, peningkatan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan program, peningkatan upaya pereventif dan tindak lanjut serta penggunaan system informasi manajemen.
4. Deskripsi
PT di Indonesia sesuai dengan Renstra Pendidikan 2004-2009, baru berada pada tahap peningkatan kapasitas dan modernisasi.Meskipun demikian kita perlu mensyukuri bahwa beberapa PTN masuk dalam 100 terbaik Asia dan 500 terbaik dunia.
Dalam kompetisi dalam negri terdapat peringkat 20 terbaik versi GlobeAsia Guide, masing-masing 10 untuk PTS dan 10 untuk PTN.
10 PTS terbaik adalah :
(1) Universitas Pelita Harapan (skor 356)
(2) Universitas Trisakti (skor 263)
(3) Universitas Tarumanagara (skor 242)
(4) Universitas Atmajaya (skor 240)
(5) Universitas Parahyangan (skor 230)
(6) Universitas Bina Nusantara (skor 211)
(7) Universitas Muhammadiyah Malang (skor 186)
(8) Universitas Maranatha (skor 178)
(9) Universitas Satya Wacana (skor 177)
(10) Universitas Petra (skor 151)
Sementara 10 PTN terbaik adalah :
(1) Universitas Indonesia (skor 366)
(2) Universitas Gajah Mada (skor 338)
(3) Institut Teknologi Bandung (skor 296)
(4) Institut Pertanian Bogor (skor 283)
(5) Universitas Padjadjaran (skor 282)
(6) Universitas Airlangga (skor 279)
(7) Universitas Hasanuddin (skor 259)
(8) Institut Teknologi Surabaya (skor 258)
(9) Universitas Diponegoro (skor 254)
(10) Universitas Sumatra Utara (skor 240)
Berkaitan dengan relevansi pendidikan, penulis belum mampu melakukan analisis kebijakan karena pendidikan hari ini menghadapi dunia yang berubah cepat. Problem relevansi bukan hanya menjadi masalah Indonesia tetapi juga dunia. Brian Cox (Coordinating Principal of Pelita Harapan Schools) mengatakan :
“we are currently preparing student for the jobs that yet do not exist, using technologies that haven’t yet been ivented, to solve problems that we don’t even know about. The world is far more complex a place than it was 38 years ago.”
5. Evaluasi
Melihat data berupa data kuantitatif yang menggambarkan perkembangan pendidikan PT dan data kualitatif berupa aturan yang merupakan kebijakan pemerintah dapat dikatakan bahwa kebijakan pemerintah berkaitan dengan mutu, relevansi dan daya saing memiliki kelemahan mendasar. Kelemahan tersebut nampak pada perumusan definisi yang membicarakan how dan who tapi tidak menjelaskan what. Mutu menjadi suatu terminology yang tidak terdefinisi. Mungkin saja definisi mutu dijelaskan pada peraturan perundang-undangan yang lain selain UU SPN, namun sejauh ini penulis belum menemukannya. Jika definisi tersebut ditemukan tentu penulis akan merubah kesimpulan dari evaluasi ini.
B. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
a. Hambatan definitif
Dari monitoring terhadap kebijakan pendidikan dibidang mutu, relevansi dan daya saing khususnya perguruan tinggi dapat terlihat bahwa hambatan dalam implementasi kebijakan bersifat inherent pada kebijakan itu sendiri. Hambatan muncul karena Undang-undang tidak secara spesifik merumuskan perihal mutu, relevansi dan daya saing pendidikan kita.
b. Hambatan prediktif
Prediksi yang dibuat dalam Renstra menunjukkan konservatisme karena baru pada tahun 2015 pendidikan Indonesia mampu bersaing di tingkat regional dan pada tahun 2020 berdaya saing di tingkat global. Akibat prediksi tersebut lembaga pendidikan asing datang mengisi kekosongan kualitas yang ada. Hal ini akan semakin menjauhkan adanya prinsip equity dan equality dalam pendidikan karena terjadinya kesenjangan kualitatif di dalam negri.
c. Relevansi
Semakin sulit bagi dunia pendidikan kini untuk merumuskan relevansi dunia pendidikan dengan dunia kehidupan nyata.
C. SARAN DAN SOLUSI
a. Filosofi Universitas Tokyo sebagaimana disampaikan Excecutive Vice President Prof Kimihiko Hirao (CampusAsia, Juni 2008), bisa dijadikan acuan sebagai pembanding :
(1) Provide a venue for fostering the world’s best human recources
(2) Develop individuals with the capacity to grasp the essence of issues, understand and appreciate others, and have the courage to take lead
(3) Develop individuals with the capacity to contribute to global capacity
(4) Strengthen information education
(5) Accelerate the internastionalization of our university through English education.
b. Memperbanyak riset dan penerbitan buku-buku ilmiah untuk meningkatkan pencitraan public
c. Meluaskan jaringan dengan PT yang bermutu baik di dalam maupun di luar negri
d. Meningkatkan anggaran Negara bagi Perguruan Tinggi.
e. Mendorong dunia usaha untuk mensponsori program dan proyek riset maupun peningkatan infrastruktur PT yang relevan dengan prediksi masa depan situasi dan tantangan global
Minggu, 27 Desember 2009
Senin, 14 Desember 2009
Pendidikan dan Local Wisdom
Perkembangan Pendidikan Non Formal berbasis “local knowledge”
Pendidikan harus memahami keragaman budaya dalam masyarakat, dalam bahasa Geertz hal tersebut dinamakan relativitas anthropologis. Untuk itulah kita harus mempertemukan apa yang menjadi pemikiran kita dengan “local knowledge”. Dengan demikian pendidikan non formal harus mampu menjembatani antara “self-knowledge, self-perception dan self-understanding” dengan “other-knowledge, other perception dan other understanding”.
Contoh yang disampaikan Geertz adalah mengenai tiga pengertian hukum yang berbeda dengan hukum Barat, yang berasal dari tiga entitas budaya yaitu : Islam, India dan Melayu (bagian dari Malayo-Polynesia). Ada tiga konsep sentral : haqq (kebenaran) dalam Islam, dharma dalam Hindu, dan adat dalam Melayu.
Haqq selain dimaknai sebagai kenyataan, kebenaran juga berarti validitas; dharma dimaknai sebagai tugas, pengabadian dan kebaikan ; sedangkan adat dimaknai konsensus sosial atau corak moral . meskipun demikian yang diperlukan bukanlah pemahaman mengenai konsep tetapi mengenai struktur gagasannya yang multi arti yang dapat dimulti-aplikasikan pada multilevel.
Di samping melihat local knowledge dari sudut norma hukum yang berbeda dengan hukum positif Barat, Geertz juga memandang local knowledge dari sudut perubahan social yang terjadi, dari masyarakat paguyuban (gemeinschaft) ke masyarakat patembayan (gesellschaft) yang melahirkan “normative concensus”.
Pendidikan Non Formal memandang local knowledge dalam dua perspektif : pada satu sisi sebagai factor eksternal yang harus direspon ; pada sisi lain sebagai factor internal yang merupakan social capital dari pendidikan non formal dalam masyarakat.
SUMBER : Clifford Geertz. (1983). Local Knowledges Further Essays In Interpretive Anthropology . USA: Basic Books.
Pendidikan harus memahami keragaman budaya dalam masyarakat, dalam bahasa Geertz hal tersebut dinamakan relativitas anthropologis. Untuk itulah kita harus mempertemukan apa yang menjadi pemikiran kita dengan “local knowledge”. Dengan demikian pendidikan non formal harus mampu menjembatani antara “self-knowledge, self-perception dan self-understanding” dengan “other-knowledge, other perception dan other understanding”.
Contoh yang disampaikan Geertz adalah mengenai tiga pengertian hukum yang berbeda dengan hukum Barat, yang berasal dari tiga entitas budaya yaitu : Islam, India dan Melayu (bagian dari Malayo-Polynesia). Ada tiga konsep sentral : haqq (kebenaran) dalam Islam, dharma dalam Hindu, dan adat dalam Melayu.
Haqq selain dimaknai sebagai kenyataan, kebenaran juga berarti validitas; dharma dimaknai sebagai tugas, pengabadian dan kebaikan ; sedangkan adat dimaknai konsensus sosial atau corak moral . meskipun demikian yang diperlukan bukanlah pemahaman mengenai konsep tetapi mengenai struktur gagasannya yang multi arti yang dapat dimulti-aplikasikan pada multilevel.
Di samping melihat local knowledge dari sudut norma hukum yang berbeda dengan hukum positif Barat, Geertz juga memandang local knowledge dari sudut perubahan social yang terjadi, dari masyarakat paguyuban (gemeinschaft) ke masyarakat patembayan (gesellschaft) yang melahirkan “normative concensus”.
Pendidikan Non Formal memandang local knowledge dalam dua perspektif : pada satu sisi sebagai factor eksternal yang harus direspon ; pada sisi lain sebagai factor internal yang merupakan social capital dari pendidikan non formal dalam masyarakat.
SUMBER : Clifford Geertz. (1983). Local Knowledges Further Essays In Interpretive Anthropology . USA: Basic Books.
Kamis, 03 Desember 2009
PENDIDIKAN DAN LAPANGAN KERJA
Pendidikan dan lapangan kerja
J. K. Hinchliffe
Kebanyakan penelitian empiris mengenai hubungan pendidikan, pekerjaan dan pendapatan dari pekerjaan sejak tahun 1960-1n di Negara berpendapatan tinggi dan rendah menghasilkan dua temuan. Pertama, criteria utama yang digunakan oleh para majikan untuk menarik pekerja baru adalah jenis dan tingkat pendidikan. Secara formal diperlukan pendidikan minimum. Kedua, ada hubungan erat pencapaian pendidikan individu dengan pendapatannya seumur hidup.
Pekerjaan dan pendidikan
H. M. Levin
Di kebanyakan masyarakat, pendidikan dan kerja memiliki hubungan erat. Sekolah merupakan lembaga utama yang dialami orang muda, sementara kerja merupakan lembaga utama yang dialami orang dewasa. Pencapaian di sekolah mewakili mekanisme penting untuk menentukan mobilitas pekerjaan dan sosial generasi ke generasi.
Teori-teori pasar kerja dan Pendidikan
R. McNabb
Secara umum, teori pasar kerja menjelaskan upah ditentukan dab buruh dialokasikan untuk berbagai pekerjaan. Teori tersebut menjelaskan mengapa suatu kelompok seperti buruh trampil mendapat upah dari kelompok lain yang tidak trampil. Juga memberikan pemahaman berbagai masalah pasar kerja seperti diskriminasi, kemiskinan, pengangguran dan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan itu.
Ada area yang berkaitan dengan pendidikan dan perilaku lapangan kerja. Hal ini muncul karena peran krusial yang dimainkan pendidikan pada teori klasik lapangan kerja. Sejak 1950-an terjdi penjelasan alternative bagaimana pasar kerja berkerja dan peran pendidikan dalam menentukan outcome pasar kerja.
Pasar Kerja Internal dan Pendidikan
N. Bosanquet
Teori pasar kerja internal menyimpulkan pengaruh pendidikan pada keuntungan ekonomi pada kehidupan kemudian. Berbagai perkembangan pad ekonomi m emperkuat hubungan natural professional untuk meyakini bahwa kepala sekolah menguasai dunia. Teori pasar kerja internal meyakini bahwa pendidikan memiliki pengruh besar pada pada peningkatan pendapatan. Teori pasar kerja internal meyakini bahwa pendidikan memiliki pengaruh terbatas terhadap akses ke pekerjaan. Akses individu tergantung pada pengaruh kekuatan dalam organisasi yang lebih besar. Dalam masyarakat pembagian utama tergantung dari adanya akses atau tidak. Pendidikan dianggap melegitimasi ketidak adilan.
Pengangguran muda dan Pendidikan
J-P Jallade
Berbagai penelitian menjelaskan Penyebab pengangguran orang muda karena mereka tidak trampil (unskilled) karena tidak terlatih dan miskin pendidikan. Sehingga pendidikan diharapkan memainkan peran untuk memecahkan masalah pengangguran orang muda.
Pengangguran terpelajar dan Pendidikan
B. C. Sanyal
Pandangan pertama melihat pendidikan menyediakan ketrampilan bagi manusiaa untuk mengembangkan dan mengelola ekonomi dan pelayanan, sehingga investasi dalam human capital digunakan untuk meningkatkan produktifitas orang. Ini dinamakan teori human capital. Pandangan kedua berpendapat bahwa pendidikan bukan hanya untuk menyediakan ketrampilan atau pekerjaan, tetapi juga menunjukkan nilai-nilai sosial untuk dapat menjalankan mobilitas dalam memajukan masyarakat. Pandangan ketiga menyatakan bahwa produktifitas merupakan atribut dari pekerjaan dan bukan pada orang. Orang dikaitkan dengan pekerjaan dengan criteria yang diasosiasikan dengan pendidikan, tetapi pendidikan bukan penentu produktifitas. Ini disebut teori segmentasi pasar kerja. Pandangan keempat gagasan hubungan pendidikan dan kerja adalah ilusi .
Informasi kerja dan Pendidikan
S.Rosen
Pendekatan ekonomi terhadap pendidikan membuktikan umpan balik penting informasi kerja dan investasi human capital yang efisiensi. Meski begitu ada bukti tidak langsung dari berbagai sumber bahwa ketidaksempurnaan informasi umum tidak berpengaruh kuat pada alokasi sumberdaya efisien pada area kehidupan ekonomi.
Harapan pasar kerja Pelajar
W.W. McMahon
Pelajar memiliki harapan mengenai kesempatan kerja di berbagai lapangan, berapa lama mencapi pekerjaan, pendapatan, tingkat pertumbuhan pendapatan, yang dapat dibandingkan dengan dapat pasar kerja actual. Sejumlah studi menunjukkan harapan tersebut akurat dan rasional. Pelajar tahu di mana tempat yang membutuhkan tenaga kerja, perbedaan pendapatan, perbedaan tingkat gaji untuk tingkat pendidikan tinggi, dan berbagai biaya yang diperlukan. Pada umumnya para pelajar bergerak ke tempat yang membutuhkan pendidikan tinggi dan harapan untuk berkembang.
Migrasi internal dan pendidikan
R. H. Sabot
Hubungan positif yang kuat antara kemungkinan penduduk desa bermigrasi dan tingkat pendidikannya berbeda-beda di tiap Negara. Seleksi kependidikan terhadap migrasi internal banyak terjadi di wilayah urban yang membutuhkan ketrampilan dari sekolah daripada suplai peluang pendidikan. Seleksi pendidikan konstan tetapi tingkat pendidikan migrant meningkat terus.
Kinerja ekonomi imigran dan Pendidikan
B. R. Chiswick
Hasil dari setiap penelitian menggambarkan imigran mengalami penurunan status pekerjaan tetapi dengan meningkatnya waktu tinggal di tempat kerja baru, pendapatan dan pekerjaan pun meningkat. Ini berasal dari penyesuaian ketrampilan sebelum imigrasi dan dari investasi human capital pada post migrasi pada sekolah, on-the-job training dan informasi lapangan kerja.
Ekonomi kuras otak
H. G. Grubel
Konsep brain drain digunakan untuk migrasi individu berketrampilan tinggi yang dilatih di satu Negara dan kemudian tinggal serta bekerja di Negara lain.
Bagi ilmu ekonomi brain drain adalah komponen yang terdiri dari dua bagian lapangan studi tradisional : migrasi dan human capital.
J. K. Hinchliffe
Kebanyakan penelitian empiris mengenai hubungan pendidikan, pekerjaan dan pendapatan dari pekerjaan sejak tahun 1960-1n di Negara berpendapatan tinggi dan rendah menghasilkan dua temuan. Pertama, criteria utama yang digunakan oleh para majikan untuk menarik pekerja baru adalah jenis dan tingkat pendidikan. Secara formal diperlukan pendidikan minimum. Kedua, ada hubungan erat pencapaian pendidikan individu dengan pendapatannya seumur hidup.
Pekerjaan dan pendidikan
H. M. Levin
Di kebanyakan masyarakat, pendidikan dan kerja memiliki hubungan erat. Sekolah merupakan lembaga utama yang dialami orang muda, sementara kerja merupakan lembaga utama yang dialami orang dewasa. Pencapaian di sekolah mewakili mekanisme penting untuk menentukan mobilitas pekerjaan dan sosial generasi ke generasi.
Teori-teori pasar kerja dan Pendidikan
R. McNabb
Secara umum, teori pasar kerja menjelaskan upah ditentukan dab buruh dialokasikan untuk berbagai pekerjaan. Teori tersebut menjelaskan mengapa suatu kelompok seperti buruh trampil mendapat upah dari kelompok lain yang tidak trampil. Juga memberikan pemahaman berbagai masalah pasar kerja seperti diskriminasi, kemiskinan, pengangguran dan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan itu.
Ada area yang berkaitan dengan pendidikan dan perilaku lapangan kerja. Hal ini muncul karena peran krusial yang dimainkan pendidikan pada teori klasik lapangan kerja. Sejak 1950-an terjdi penjelasan alternative bagaimana pasar kerja berkerja dan peran pendidikan dalam menentukan outcome pasar kerja.
Pasar Kerja Internal dan Pendidikan
N. Bosanquet
Teori pasar kerja internal menyimpulkan pengaruh pendidikan pada keuntungan ekonomi pada kehidupan kemudian. Berbagai perkembangan pad ekonomi m emperkuat hubungan natural professional untuk meyakini bahwa kepala sekolah menguasai dunia. Teori pasar kerja internal meyakini bahwa pendidikan memiliki pengruh besar pada pada peningkatan pendapatan. Teori pasar kerja internal meyakini bahwa pendidikan memiliki pengaruh terbatas terhadap akses ke pekerjaan. Akses individu tergantung pada pengaruh kekuatan dalam organisasi yang lebih besar. Dalam masyarakat pembagian utama tergantung dari adanya akses atau tidak. Pendidikan dianggap melegitimasi ketidak adilan.
Pengangguran muda dan Pendidikan
J-P Jallade
Berbagai penelitian menjelaskan Penyebab pengangguran orang muda karena mereka tidak trampil (unskilled) karena tidak terlatih dan miskin pendidikan. Sehingga pendidikan diharapkan memainkan peran untuk memecahkan masalah pengangguran orang muda.
Pengangguran terpelajar dan Pendidikan
B. C. Sanyal
Pandangan pertama melihat pendidikan menyediakan ketrampilan bagi manusiaa untuk mengembangkan dan mengelola ekonomi dan pelayanan, sehingga investasi dalam human capital digunakan untuk meningkatkan produktifitas orang. Ini dinamakan teori human capital. Pandangan kedua berpendapat bahwa pendidikan bukan hanya untuk menyediakan ketrampilan atau pekerjaan, tetapi juga menunjukkan nilai-nilai sosial untuk dapat menjalankan mobilitas dalam memajukan masyarakat. Pandangan ketiga menyatakan bahwa produktifitas merupakan atribut dari pekerjaan dan bukan pada orang. Orang dikaitkan dengan pekerjaan dengan criteria yang diasosiasikan dengan pendidikan, tetapi pendidikan bukan penentu produktifitas. Ini disebut teori segmentasi pasar kerja. Pandangan keempat gagasan hubungan pendidikan dan kerja adalah ilusi .
Informasi kerja dan Pendidikan
S.Rosen
Pendekatan ekonomi terhadap pendidikan membuktikan umpan balik penting informasi kerja dan investasi human capital yang efisiensi. Meski begitu ada bukti tidak langsung dari berbagai sumber bahwa ketidaksempurnaan informasi umum tidak berpengaruh kuat pada alokasi sumberdaya efisien pada area kehidupan ekonomi.
Harapan pasar kerja Pelajar
W.W. McMahon
Pelajar memiliki harapan mengenai kesempatan kerja di berbagai lapangan, berapa lama mencapi pekerjaan, pendapatan, tingkat pertumbuhan pendapatan, yang dapat dibandingkan dengan dapat pasar kerja actual. Sejumlah studi menunjukkan harapan tersebut akurat dan rasional. Pelajar tahu di mana tempat yang membutuhkan tenaga kerja, perbedaan pendapatan, perbedaan tingkat gaji untuk tingkat pendidikan tinggi, dan berbagai biaya yang diperlukan. Pada umumnya para pelajar bergerak ke tempat yang membutuhkan pendidikan tinggi dan harapan untuk berkembang.
Migrasi internal dan pendidikan
R. H. Sabot
Hubungan positif yang kuat antara kemungkinan penduduk desa bermigrasi dan tingkat pendidikannya berbeda-beda di tiap Negara. Seleksi kependidikan terhadap migrasi internal banyak terjadi di wilayah urban yang membutuhkan ketrampilan dari sekolah daripada suplai peluang pendidikan. Seleksi pendidikan konstan tetapi tingkat pendidikan migrant meningkat terus.
Kinerja ekonomi imigran dan Pendidikan
B. R. Chiswick
Hasil dari setiap penelitian menggambarkan imigran mengalami penurunan status pekerjaan tetapi dengan meningkatnya waktu tinggal di tempat kerja baru, pendapatan dan pekerjaan pun meningkat. Ini berasal dari penyesuaian ketrampilan sebelum imigrasi dan dari investasi human capital pada post migrasi pada sekolah, on-the-job training dan informasi lapangan kerja.
Ekonomi kuras otak
H. G. Grubel
Konsep brain drain digunakan untuk migrasi individu berketrampilan tinggi yang dilatih di satu Negara dan kemudian tinggal serta bekerja di Negara lain.
Bagi ilmu ekonomi brain drain adalah komponen yang terdiri dari dua bagian lapangan studi tradisional : migrasi dan human capital.
Selasa, 01 Desember 2009
Dinamika Politik Regional
1. Wilayah
Provinsi Jawa Barat ditetapkan pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat beribukota di Kota Bandung dan pusat pemerintahannya berada di Gedung Sate, memiliki wilayah seluas 3.709.528,44 hektar yang secara administratif terdiri dari 17 kabupaten, 9 kota, 527 kecamatan, 468 kelurahan dan 5312 desa.
Kabupaten dan kota di Jawa Barat dalah sebagai berikut : (1)Kabupaten Bandung; (2) Kabupaten Bandung Barat; (3) Kabupaten Cianjur; (4) Kabupaten Sukabumi; (5) Kabupaten Bogor; (6) Kabupaten Bekasi; (7) Kabupaten Karawang; (8) Kabupaten Purwakarta; (9) Kabupaten Indramayu; (10) Kabupaten Cirebon; (11) Kabupaten Sumedang; (12) Kabupaten Subang; (13) Kabupaten Majalengka: (14) Kabupaten Kuningan; (15) Kabupaten Ciamis; (16) Kabupaten Garut; (17) Kabupaten Tasikmalaya; (18) Kota Bandung; (19) Kota Cimahi; (20) Kota Sukabumi; (21) Kota Bogor; (22) Kota Depok; (23) Kota Bekasi; (24) Kota Cirebon; (25) Kota Tasikmalaya; (26) Kota Banjar.
2. Sejarah
Di lihat dari sudut pandang sejarah, Provinsi Jawa Barat sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Berdasarkan “Provincie Ordonantie”, di Jawa dan Madura dibentuk provinsi-provinsi antara lain Provinsi Jawa Barat pada tanggal 26 Januari 1926 (Stb. 1925-378), yang merupakan provinsi pertama. Provinsi Jawa Barat membawahi lima Karesidenan, yaitu Banten, Batavia, Buitenzorg (Bogor), Priangan, dan Cirebon. Gubernur Jawa Barat yang pertama bernama W.P. Hilten. Pada zaman pendudukan Jepang, Jawa Barat dipimpin dengan sistem militerisme oleh seorang Gunseikan yang memimpin Gunseibu (setingkat provinsi). Kepala Gunseibu Jawa Barat adalah Kolonel Matsui, dengan wakilnya sebanyak dua orang yaitu Raden Suradiningrat dan Atik Suwardi.
Setelah Indonesia merdeka, Belanda masih mencoba untuk menguasai Indonesia. Dr H.J. van Mook mencoba memecah Indonesia menjadi Negara federal (serikat) dengan mendirikan Negara Pasundan (1948) yang memilih R.A.A. Wiranatakusumah sebagai Wali Negara. Namun sebelum itu pada tanggal 4 Mei 1947, Ketua Partai Rakyat Pasundan yang juga sebagai Bupati Garut, R.A.A. Moesa Soeriakartalegawa memproklamasikan berdirinya “Negara Pasundan” dan mengangkat dirinya sebagai Kepala Negara. Di sisi lain, akibat pro kontra Perjanjian Renville pada Januari 1948, maka dalam Masyumi terjadi perpecahan. Sekar Marijan Kartosuwiryo yang tidak menyetujui perjanjian tersebut memproklamasikan Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949.
Dalam perkembangannya lebih lanjut, karesidenan Batavia kemudian menjadi Daerah Khusus Jakarta yang setingkat dengan provinsi. Karesidenan Banten yang mencakup Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang memisahkan diri dari Jawa Barat dan membentuk Provinsi Banten beribukota di Serang. Jabatan residen pun dihapus diganti dengan Kepala Bakorwil (Badan Kordinasi Wilayah), yaitu Bakorwil Bogor, Bakorwil Purwakarta, Bakorwil Priangan yang berkedudukan di Garut dan Bakorwil Cirebon.
3. Visi dan misi
Provinsi Jawa Barat memiliki visi : “ Dengan iman dan taqwa sebagai Provinsi termaju dan mitra terdepan Ibukota Negara tahun 2010” dengan misi sebagai berikut : (1) Menciptakan situasi kondusif melalui terselenggaranya reformasi politik yang sehat; (2) Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya daerah (Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh, pikeun ngawujudkeun masyarakat anu cageur, bageur, bener, pinter tur singer); (3) Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui terselenggaranya pemerintahan yang bersih terbuka; (4) Memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ; (5) Menjadikan Jawa Barat sebagai kawasan yang menarik untuk penanaman modal; (6) Memberdayakan potensi lembaga keuangan untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat; (7) Memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan IPTEK yang bersumber dari Perguruan Tinggi serta Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Pola Dasar Pembangunan Provinsi Jawa Barat, 2003).
4. Pemerintahan Daerah
a.Eksekutif
Gubernur Jawa Barat masa bakti tahun 2003-2008 adalah Danny Setiawan dan Wakilnya Nu’man Abdul Hakim yang dipilih oleh DPRD Provinsi Jawa Barat. Pada pemilihan gubernur yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, terpilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur masa bakti 2008-2023 Ahmad Heryawan dan Yusuf Macan Effendi yang merupakan koalisi yang diusung PKS dan PAN mengalahkan pasangan Agum Gumelar - Nu’man Abdul Hakim yang diusung PDI Perjuangan, PPP, PBB dan PDS; dan Danny Setiawan-Iwan Sulanjana yang diusung Partai Golkar dan Partai Demokrat. .Sebelum Danny Setiawan, Gubernur Jawa Barat sejak Indonesia merdeka adalah sebagai berikut: Mas Soetardjo Kartohadikusumo (1945), Mr Datuk Djamin (1946): Mas Sewaka (1946-1952); Ir Ukar Bratakusumah (1948-1949); R Muhammad Sanusi Hardjadinata (1952-1956); R. Ipik Gandamana (1956-1960); H. Mashudi (1960-1970); Solihin Gautama Purwanegara (1970-1975); H Aang Kunaefi (11975-1985); H R Moh. Yogie Suardi Memet (1985-1993) dan R. Nuriana (1993-2003) (Tim Pansus DPRD, 1995 : 51-185).
b.. Legislatif
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2004 berjumlah 100 (seratus) orang dengan komposisi keangggotaan berdasarkan kepartaian adalah sebagai berikut (Profil DPRD Provinsi Jawa Barat 2004-2009) : Partai Golongan Karya 28 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 19 orang, Partai Keadilan Sejahtera 14 orang, Partai Persatuan Pembangunan 13 orang, Partai Demokrat 9 orang, Partai Kebangkitan Bangsa 7 orang, Partai Amanat Nasional 7 orang, Partai Bulan Bintang 1 orang, Partai Kesatuan dan Persatuan Bangsa 1 orang, dan Partai Damai Sejahtera 1 orang.
Keseratus anggota DPRD tersebut berhimpun ke dalam 7 (tujuh) fraksi, yaitu Fraksi Parti Golkar 28 orang, Fraksi PDI Perjuangan 21 orang (termasuk di dalamnya anggota dari PDS dan PKPB), Fraksi PKS 14 orang, Fraksi PPP 13 orang, Fraksi PD 10 orang (termasuk anggota PBB I orang), Fraksi PAN dan Fraksi PKB masing-masing 7 orang.
Melalui pemilihan dalam Rapat Paripurna, DPRD Provinsi Jawa Barat dipimpin secara kolektif oleh 4 orang pimpinan : H.A.M. Ruslan (FPG) sebagai Ketua, H. Rudi Harsatanaya (FPDI Perjuangan) sebagai Wakil Ketua, H. Achmad Ru’yat (FPKS) sebagai Wakil Ketua dan H.Amin Suparmin (FPPP) sebagai Wakil Ketua.
Pada Pemilu legislatif 2009, PD memperoleh kursi terbanyak di DPRD Provinsi Jawa Barat diikuti PG dan PDI Perjuangan, PKS, PPP, PKB,PAN, Partai Gerindra dan Partai Hanura. Partai Gerindra dan Partai Hanura adalah partai baru yang memperoleh suara secara mencolok secara nasional maupun regional. PD unggul secara nasional di bawah bayang-bayang popularitas SBY yang kemudian maju menjadi capres berpasangan dengan Boediono berhadapan dengan Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto. Dalam Pemilihan Presiden 8 Juli 2009, Megawati Prabowo memperoleh suara sekitar 27%, SBY-Boediono 60% dan JK-Wiranto 13% berdasarkan data dari Quick Count dan Exit Poll yang dilakukan pelbagai lembaga survei dan stasiun teve.
Para anggota DPRD memiliki tiga fungsi pokok yaitu membuat peraturan daerah (legislation), membuat anggaran pendapatan dan belanja daerah (budgeting) dan mengawasi jalannya pemerintah daerah (controlling).
c. Good Governance
Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan pada terwujudnya good governance yang diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance yaitu : partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis.
Agenda good governance versi Partnership for Government Reform adalah anti korupsi, reformasi birokrasi, corporate governance, reformasi hukum dan peradilan, otonomi daerah dan desentralisasi, reformasi pemilihan umum, pemberdayaan parlemen dan penguatan masyarakat madani (Masyarakat Transparansi Indonesia, 2002:10)
Provinsi Jawa Barat ditetapkan pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat beribukota di Kota Bandung dan pusat pemerintahannya berada di Gedung Sate, memiliki wilayah seluas 3.709.528,44 hektar yang secara administratif terdiri dari 17 kabupaten, 9 kota, 527 kecamatan, 468 kelurahan dan 5312 desa.
Kabupaten dan kota di Jawa Barat dalah sebagai berikut : (1)Kabupaten Bandung; (2) Kabupaten Bandung Barat; (3) Kabupaten Cianjur; (4) Kabupaten Sukabumi; (5) Kabupaten Bogor; (6) Kabupaten Bekasi; (7) Kabupaten Karawang; (8) Kabupaten Purwakarta; (9) Kabupaten Indramayu; (10) Kabupaten Cirebon; (11) Kabupaten Sumedang; (12) Kabupaten Subang; (13) Kabupaten Majalengka: (14) Kabupaten Kuningan; (15) Kabupaten Ciamis; (16) Kabupaten Garut; (17) Kabupaten Tasikmalaya; (18) Kota Bandung; (19) Kota Cimahi; (20) Kota Sukabumi; (21) Kota Bogor; (22) Kota Depok; (23) Kota Bekasi; (24) Kota Cirebon; (25) Kota Tasikmalaya; (26) Kota Banjar.
2. Sejarah
Di lihat dari sudut pandang sejarah, Provinsi Jawa Barat sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Berdasarkan “Provincie Ordonantie”, di Jawa dan Madura dibentuk provinsi-provinsi antara lain Provinsi Jawa Barat pada tanggal 26 Januari 1926 (Stb. 1925-378), yang merupakan provinsi pertama. Provinsi Jawa Barat membawahi lima Karesidenan, yaitu Banten, Batavia, Buitenzorg (Bogor), Priangan, dan Cirebon. Gubernur Jawa Barat yang pertama bernama W.P. Hilten. Pada zaman pendudukan Jepang, Jawa Barat dipimpin dengan sistem militerisme oleh seorang Gunseikan yang memimpin Gunseibu (setingkat provinsi). Kepala Gunseibu Jawa Barat adalah Kolonel Matsui, dengan wakilnya sebanyak dua orang yaitu Raden Suradiningrat dan Atik Suwardi.
Setelah Indonesia merdeka, Belanda masih mencoba untuk menguasai Indonesia. Dr H.J. van Mook mencoba memecah Indonesia menjadi Negara federal (serikat) dengan mendirikan Negara Pasundan (1948) yang memilih R.A.A. Wiranatakusumah sebagai Wali Negara. Namun sebelum itu pada tanggal 4 Mei 1947, Ketua Partai Rakyat Pasundan yang juga sebagai Bupati Garut, R.A.A. Moesa Soeriakartalegawa memproklamasikan berdirinya “Negara Pasundan” dan mengangkat dirinya sebagai Kepala Negara. Di sisi lain, akibat pro kontra Perjanjian Renville pada Januari 1948, maka dalam Masyumi terjadi perpecahan. Sekar Marijan Kartosuwiryo yang tidak menyetujui perjanjian tersebut memproklamasikan Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949.
Dalam perkembangannya lebih lanjut, karesidenan Batavia kemudian menjadi Daerah Khusus Jakarta yang setingkat dengan provinsi. Karesidenan Banten yang mencakup Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang memisahkan diri dari Jawa Barat dan membentuk Provinsi Banten beribukota di Serang. Jabatan residen pun dihapus diganti dengan Kepala Bakorwil (Badan Kordinasi Wilayah), yaitu Bakorwil Bogor, Bakorwil Purwakarta, Bakorwil Priangan yang berkedudukan di Garut dan Bakorwil Cirebon.
3. Visi dan misi
Provinsi Jawa Barat memiliki visi : “ Dengan iman dan taqwa sebagai Provinsi termaju dan mitra terdepan Ibukota Negara tahun 2010” dengan misi sebagai berikut : (1) Menciptakan situasi kondusif melalui terselenggaranya reformasi politik yang sehat; (2) Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya daerah (Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh, pikeun ngawujudkeun masyarakat anu cageur, bageur, bener, pinter tur singer); (3) Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui terselenggaranya pemerintahan yang bersih terbuka; (4) Memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ; (5) Menjadikan Jawa Barat sebagai kawasan yang menarik untuk penanaman modal; (6) Memberdayakan potensi lembaga keuangan untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat; (7) Memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan IPTEK yang bersumber dari Perguruan Tinggi serta Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Pola Dasar Pembangunan Provinsi Jawa Barat, 2003).
4. Pemerintahan Daerah
a.Eksekutif
Gubernur Jawa Barat masa bakti tahun 2003-2008 adalah Danny Setiawan dan Wakilnya Nu’man Abdul Hakim yang dipilih oleh DPRD Provinsi Jawa Barat. Pada pemilihan gubernur yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, terpilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur masa bakti 2008-2023 Ahmad Heryawan dan Yusuf Macan Effendi yang merupakan koalisi yang diusung PKS dan PAN mengalahkan pasangan Agum Gumelar - Nu’man Abdul Hakim yang diusung PDI Perjuangan, PPP, PBB dan PDS; dan Danny Setiawan-Iwan Sulanjana yang diusung Partai Golkar dan Partai Demokrat. .Sebelum Danny Setiawan, Gubernur Jawa Barat sejak Indonesia merdeka adalah sebagai berikut: Mas Soetardjo Kartohadikusumo (1945), Mr Datuk Djamin (1946): Mas Sewaka (1946-1952); Ir Ukar Bratakusumah (1948-1949); R Muhammad Sanusi Hardjadinata (1952-1956); R. Ipik Gandamana (1956-1960); H. Mashudi (1960-1970); Solihin Gautama Purwanegara (1970-1975); H Aang Kunaefi (11975-1985); H R Moh. Yogie Suardi Memet (1985-1993) dan R. Nuriana (1993-2003) (Tim Pansus DPRD, 1995 : 51-185).
b.. Legislatif
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2004 berjumlah 100 (seratus) orang dengan komposisi keangggotaan berdasarkan kepartaian adalah sebagai berikut (Profil DPRD Provinsi Jawa Barat 2004-2009) : Partai Golongan Karya 28 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 19 orang, Partai Keadilan Sejahtera 14 orang, Partai Persatuan Pembangunan 13 orang, Partai Demokrat 9 orang, Partai Kebangkitan Bangsa 7 orang, Partai Amanat Nasional 7 orang, Partai Bulan Bintang 1 orang, Partai Kesatuan dan Persatuan Bangsa 1 orang, dan Partai Damai Sejahtera 1 orang.
Keseratus anggota DPRD tersebut berhimpun ke dalam 7 (tujuh) fraksi, yaitu Fraksi Parti Golkar 28 orang, Fraksi PDI Perjuangan 21 orang (termasuk di dalamnya anggota dari PDS dan PKPB), Fraksi PKS 14 orang, Fraksi PPP 13 orang, Fraksi PD 10 orang (termasuk anggota PBB I orang), Fraksi PAN dan Fraksi PKB masing-masing 7 orang.
Melalui pemilihan dalam Rapat Paripurna, DPRD Provinsi Jawa Barat dipimpin secara kolektif oleh 4 orang pimpinan : H.A.M. Ruslan (FPG) sebagai Ketua, H. Rudi Harsatanaya (FPDI Perjuangan) sebagai Wakil Ketua, H. Achmad Ru’yat (FPKS) sebagai Wakil Ketua dan H.Amin Suparmin (FPPP) sebagai Wakil Ketua.
Pada Pemilu legislatif 2009, PD memperoleh kursi terbanyak di DPRD Provinsi Jawa Barat diikuti PG dan PDI Perjuangan, PKS, PPP, PKB,PAN, Partai Gerindra dan Partai Hanura. Partai Gerindra dan Partai Hanura adalah partai baru yang memperoleh suara secara mencolok secara nasional maupun regional. PD unggul secara nasional di bawah bayang-bayang popularitas SBY yang kemudian maju menjadi capres berpasangan dengan Boediono berhadapan dengan Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto. Dalam Pemilihan Presiden 8 Juli 2009, Megawati Prabowo memperoleh suara sekitar 27%, SBY-Boediono 60% dan JK-Wiranto 13% berdasarkan data dari Quick Count dan Exit Poll yang dilakukan pelbagai lembaga survei dan stasiun teve.
Para anggota DPRD memiliki tiga fungsi pokok yaitu membuat peraturan daerah (legislation), membuat anggaran pendapatan dan belanja daerah (budgeting) dan mengawasi jalannya pemerintah daerah (controlling).
c. Good Governance
Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan pada terwujudnya good governance yang diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance yaitu : partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis.
Agenda good governance versi Partnership for Government Reform adalah anti korupsi, reformasi birokrasi, corporate governance, reformasi hukum dan peradilan, otonomi daerah dan desentralisasi, reformasi pemilihan umum, pemberdayaan parlemen dan penguatan masyarakat madani (Masyarakat Transparansi Indonesia, 2002:10)
Langganan:
Postingan (Atom)