PERNYATAAN POLITIK ALUMNI GMNI 2011 (DRAFT)

1. Ideologi
Persatuan Alumni GMNI menegaskan dasar organisasinya yaitu Pancasila 1 Juni 1945 dan Marhaenisme sebagai asas perjuangannya atau sebagai working ideology .

2. Politik
a. Politik merupakan pengamalan Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Pancasila menjadi praksis pembangunan demokrasi politik ekonomi sosial dan budaya. Poltik yang didasarkan pada ideology Pancasila menjadi acuan bagi kebijakan dan program pembangunan di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan suatu kesatuan geopolitik yang dijabarkan dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka “bhineka tunggal ika”.
b. Kenyataan menunjukkan bahwa kedaulatan di bidang politik semakin menipis seiring dilaksanakannya demokrasi liberal yang membuat negara sesungguhnya masih terjajah oleh negara-negara asing lewat tangan-tangan para komprador lokal yang terdiri dari para penguasa, politikus, wakil rakyat dan intelektual yang lebih loyal pada kepentingan asing karena kebutuhan pragmatisnya.
c. Demokrasi telah melahirkan kleptokrasi sebagaimana dapat dilihat dari massivenya korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan musuh utama reformasi.

3. Ekonomi
a. Demokrasi politik harus merupakan kesatuan dengan demokrasi ekonomi agar demokrasi tidak menjadi oligarkhi di mana sekelompok orang mengontrol sumberdaya politik dan ekonomi suatu bangsa hanya untuk kepentingan golongan dan tidak memperhatikan nasib kaum miskin yang merupakan bagian terbesar bangsa.
b. Perekonomian tidak lagi disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak pelan-pelan tidak lagi dikuasai oleh negara; bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya tidak lagi dikuasai oleh negara dan apalagi dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
c. Utang Luar Negeri Indonesia sampai kwartal I tahun 2011 mencapai Rp 214,5 miliar dolar AS meningkat 10 miliar dolar AS dibanding di posisi akhir tahun 2010.
d. Melalui sejumlah Undang-undang sebagian sumber daya alam milik rakyat saat ini dikuasai pihak asing. 90% kekayaan migas, 75% kekayaan tambang, 50% perbankan dan lain-laian dikuasai asing. Undang-undang No 25 /2007 tentang penanaman modal menyatakan bahwa semua bidang atau jenis usaha kecuali senjata terbuka bagi kegiatan penanaman modal. Di samping itu penanam modal diberik hak melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing.
e. Indonesia terus menerus menjadi importir pangan. Beras didatangkan dari Vietnam dan Thailand yang meningkat 282% dibanding tahun 2010. Daging ayam yang diimpor dari Malaysia mencapai 9 ton dengan nilai 29,24 ribu dolar AS pada semester I tahun 2011. Negri ini juga mengimpor teh sebanyak 5,54 ribu ton dengan nilai 11 juta dolar AS selama 6 bulan tahun 2011. Garam diimpor dari Australia, India, ‘Singapura, Selandia Baru dan Jerman dengan jumlah 1,8 juta ton senilai 95,42 juta dolar AS, padahal Indonesia memiliki panjang pantai jutaan kilometer. Singkong diimpor dari Italia senilai 20,64 ribu dolar AS dan dari Cina senilai 1.273 dolar AS. Sungguh memalukan.
f. Menjelang lebaran harga-harga meroket dan rakyat kesulitan memperoleh transportasi mudik yang layak dan terjangkau. Harga tiket sulit didapat dan harganya pun melangit akibat tuslah. Penumpang ekonomi diperlakukan nyaris seperti bukan rakyat dari sebuah negara merdeka. Ribuan rakyat tewas dijalan dan lebih banyak lagi yang luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas karena buruknya sistem transportasi dan manajemen lalulintas.

4. Kesejahteraan Sosial
a. Setelah 66 tahun merdeka kesejahteraan rakyat masih jauh dari harapan, karena itu perlu diingatkan kembali bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara; negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
b. Politik oligarkhi telah menyebabkan pelemahan pada lembaga-lembaga politik negara karena saling menyandera satu sama lain. Sumber daya negara yang pada hakikatnya milik rakyat hanya “berputar-putar di antara mereka” sementara pemilik sejatinya semakin termarjinalkan dalam selubung ukuran statistik.
c. Mobilitas vertical yang seharusnya menjadi ciri dari perkembangan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern menghadapi tembok besar KKN (kolusi korupsi nepotisme) yang semakin akut bahkan menjadi reinkarnasi dari Orde Baru. Akses rakyat terhadap sumberdaya negara ditelikung oleh birokrasi dan partai politik yang korup.
d. Menurut data BPS dari 237 juta lebih penduduk masih ada 31 juta lebih orang miskin yaitu yang pengeluarannya kurang dari Rp 211.726/bulan atau Rp 7 ribu/hari.
Penggunaan anggaran kemiskinan yang terus meningkat setiap tahunnya dari Rp 51 triliun di tahun 2007 hingga Rp 86,1 triliun di tahun 2011 tidak efektif, karena untuk menurunkan satu orang miskin di tahun 2007 diperlukan biaya Rp 19,8 juta dan sementara di tahun 2010 diperlukan biaya hingga Rp 47 juta.
e. Data WHO tahun 2005 menunjukkan bahwa sekitar 5000 rakyat Indonesia bunuh diri setiap tahun atau 1500 orang per hari.

5. Pendidikan Kebudayaan dan Iptek
a. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi , seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.
b. Ontologi, axiology dan epistemology harus berdasar pada ideology Pancasila sehingga ilmu dan teknologi merupakan alat untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
c. Data Kemendiknas menyatakan bahwa pada tahun 2010 masih terdapat 11,7 juta anak usia sekolah yang belum tersentuh pendidikan. Diperkirakan 4,7 juta siswa SD dan SMP yang tergolong miskin terancam putus sekolah. Itu berarti sekitar 16 juta anak yang tidak bisa merasakan pendidikan dasar Sembilan tahun.

6. Hankam
a. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. TNI dan Polri sebagai kekuatan utamanya dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
b. Perlu ditegaskan TNI adalah alat negara yang bertugs mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara dan bukan alat kekuasaan atau pemerintah.
c. Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum harus terus meningkatkan profesionalitas dan integritasnya di tengah-tengah kehidupan yang makin kompleks.