Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah wajib menyediakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau rakyat
Selasa, 16 Februari 2010
Etika Kepribadian
Manusia modern mengalami “kekacauan besar” (great disruption) terutama dalam masalah moral sebagaimana digambarkan Fukuyama (2002). Globalisasi menunjukkan intensitas yang luar biasa semenjak dunia tersegmentasi ke dalam gelombang-gelombang peradaban. Era informasi menyatukan dan menyeragamkan dunia sekaligus memecahnya ke dalam sub budaya. Manusia nampaknya tidak sepenuhnya siap menerima perubahan dilematis itu. Capra (1998: ) menunjukkan kegamangan tersebut, ketika kemampuan adaptasi manusia nampaknya mengalami stagnasi berhadapan dengan permasalahan di segala aspek kehidupan. Pendidikan meskipun mengalami krisis seperti digambarkan Coombs (1986: 3) diharapkan tetap menjalankan misinya dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan, kapasitas moral/ akhlak/ budi pekerti dan kapasitas kewarganegaraan, pada tataran lokal, regional, nasional dan global. Pendidikan yang meningkatkan kapasitas akhlak / budi pekerti sejalan dengan ajaran Rasulullah Muhammad S.A.W. yang kehadirannya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia agar manusia memiliki akhlak yang mulia (akhlaqul karimah) melalui teladan yang diberikannya (Quthb,1998:325 )
Dewasa ini pranata sosial yang dibuat manusia bukan saja mengalami penurunan tingkat kepercayaan oleh publik, tetapi juga semakin menjauhkan manusia dari dari cita-citanya untuk hidup “mengejar kebahagiaan” bagi kemanusiaan seluruhnya. Relasi ekonomi antar negara maju dan negara berkembang nampak tidak adil. Ahli fisika dan aktifis terkemuka India, Shiva (Kompas, 25 September 2005) memaparkan kesenjangan pendapatan antara penduduk dunia yang hidup di negara terkaya dan penduduk yang hidup di negara termiskin berlipat-lipat, dari 30:1 pada tahun 1960-an, menjadi 78:1 pada tahun 1978. Kung (2002:159) memandang bahwa dunia memerlukan etika ekonomi-politik global, yaitu “sebuah konsensus fundamental yang memadukan nilai-nilai standar dan sikap-sikap mutlak”. Dalam politik Kung mempertanyakan apakah politisi boleh berbohong? Dia juga mempertanyakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi konflik regional, nasional dan internasional. Berkaitan dengan neokapitalisme, apakah hanya bermotifkan keuntungan? Baginya ekonomi pasar global membutuhkan etika global. Demikian juga kebijakan tatanan dunia harus bermotifkan etika. Cara bisnis harus pula dipertanggungjawabkan secara etika. Selanjutnya Kung (2002:455) mengatakan :
“Dilihat dari banyaknya krisis dan skandal, orang tidak dapat menghindari kesan bahwa Tuhan yang pantas mendapatkan penghormatan di sebagian besar bentuk dan kondisi adalah Tuhan besar dari modernitas par excellence, Tuhan kemajuan, Tuhan keberhasilan! Itu berarti efisisensi menggantikan transendensi; keuntungan, karir, prestise, dan sukses dengan segala biaya, sebagai ganti dari keterbukaan pada dimensi lain….dari semua skandal, di Jerman, Italia, hingga Amerika dan Jepang, ada kesamaan dalam modus operandi mereka, yakni menghalalkan segala cara. Untuk sukses orang perlu berbohong, menyogok, melanggar janji. dll. “
Persoalan etika yang disampaikan di atas merupakan satu persoalan kemanusiaan, karena etika merupakan suatu cara untuk menilai dan memutuskan pilihan atas berbagai tindakan moral dan kepatutan, yang harus dimiliki setiap manusia dalam kehidupannya. “Ethis is a branch of philosopy in which men attemp to evaluate and decide upon particular courses of moral action or general theoris of conduct” (The Encyclopedia Americana International Edition, 2004 ) Istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethikos yang berarti nilai atau aturan mengenai tingkah laku yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Dengan demikian, etika berkaitan dengan kepribadian, karena mengatur dan membentuk karakter di dalam interaksinya dengan orang lain maupun kelompok.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar