Teori Paradigma dan Pembuatan Kebijakan

BOOK REPORT

PARADIGMA THEORY & POLICY MAKING
Reconfiguring The Future

PENULIS :
Akira Iida

PENERBIT:
Turtle Publishing, Singapore, 2004






BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Isi dan Karakteristik Buku
Buku yang dilaporkan mencakup isi dan karakteristik buku sebagai berikut :
Judul : PARADIGM THEORY & POLICY MAKING Reconfiguring The Future
Penulis : Akira Iida
Penerbit : Turtle Publishing, Singapore
Edisi : Original publication
Terbit : 2004
Halaman : 160

B. Selayang Pandang Isi Buku
Buku ini menelusuri perkembangan dominasi paradigm ekonomi kapitalis Amerika Serikat dan pengambilan serta pelaksanaan keputusan-keputusan yang dihadapai berbagai Negara yang diperkenalkan dengan nilai-nilai yang dibangun oleh paradigma internasional dominan dewasa ini. Eksistensi kesenjangan paradigm menimbulkan masalah bagi semua dan melahirkan isu-isu yang menyulitkan seperti pembangunan dan bantuan. Sebuah kasus yang dipaksakan dibuat untuk melihat hal tersebut, dengan menggambarkan garis addisional yang dapat memecahkan masalah secara geometris, menambahkan perspektif paradigm ke dalam pembuatan kebijakan ekonomis yang memungkinkan Negara bangsa dan organisasi internasional melihat masalah yang terjadi dengan lebih jelas dan dapat mengantisipasi perubahan masa depan pada aktifitas ekonominya.
Penulisnya, Akira Iida (alias Idai Aakari) lahir di Tokyo, 1939. Dia telah berpengalaman dalam pelayanan public pada isu-isu ekonomi dari perdagangan dan tariff, investasi dan asuransi, keuangan dan bantuan, kebijakan ekonomi makro dan ekonomi mikro untuk mencapai tujuan domestic. Setelah pensiun dia masuk ke sector swasta dan mengajar di Universitas Nihon,Tokyo.
BAB II

A. Bab I : Peradaban, Kebudayaan dan Paradigma Ekonomi Politik

Kebudayaan dan Peradaban
Penulis memberikan penjelasan mengenai kebudayaan dan peradaban. Kebudayaan merepresentasikan nilai-nilai umum yang dimiliki orang-orang yang menjadi bagian komunitas yang dibentuk secara historis oleh etnik, agama dan identitas linguistic. Sedangkan peradaban merepresentasikan nilai-nilai yang diterima secara universal oleh semua orang tanpa memandang latar belakang kebudayannya.
Kebudayaan bersifat defensive sedangkan peradaban bersifat ofensif. Suatu bangsa biasanya memiliki dua tatanan nilai: tatanan pertama berasal dari kebudayaannya sendiri sedangkan yang satunya lagi berasal dari peradaban luar. Ketika suatu bangsa dihadapkan dengan konflik baru antara nilai kebudayaannya sendiri dan yang berasal dari luar, maka bangsa itu harus memilih nilai mana yang berlaku.
AS merupakan suatu melting pot (kuali adukan) dari pelbagai ras dan budaya, di mana keunggulan pelbagai budaya diangkat dan dihormati. Pada sisi lain, warga AS meyakini nilai-nilai yang mengawal prinsip-prinsip Declaration of Independence dan Konstitusi AS seperti demokrasi, HAM, ekonomi pasar bebas dan lain-lain. Mereka meyakini nilai-nilai tersebut bersifat universal dan dapat dibagi pada semua penduduk dunia.Nilai-nilai yang ditolak adalah suatu satuan nilai yang bertentangan dengan Declaration of Independence seperti kediktatoran, penjajahan, korupsi, eksploitasi anak, diskriminasi seks, polusi, trafficking, penggunaan narkotik, cuci uang dan lain-lain.
Selama tahun 1990-an, dengan berakhirnya perang dingin, nilai-nilai Amerika mulai merambah ke seluruh dunia dengan bermacam-macam bendera seperti organisasi internasional, regional dan pakta bilateral/multilateral. Dengan demikian terbentuklah hegemoni peradaban AS.
Konsep paradigma
Thomas Kuhn menggunakan konsep paradigm untuk menjelaskan revolusi ilmiah sebagai perubahan dinamika Newtonian pada relativitas Einsteinian. Iida menjelaskan paradigm secara spesifik untuk menjelaskan fenomena ekonomi, sosial dan politik masa kini.
Menurutnya setiap aktifitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi mengikuti suatu tatanan norma (aturan, prinsip atau standar yang diterima bersama) dan aktivitas tersebut dijalankan bedasarkan prakondisi esensial. Sebagai contoh : kebutuhan transparansi administrasi dan akuntansi perusahaan merupakan prinsip-prinsip yang harus dielaborasi secara rinci oleh hokum, peraturan pemerintah dan petunjuk pelaksanaan.
Karena keterbatasan aktivitas manusia seperti ruang dan waktu, paradigm berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Setelah PD II, lingkup paradigm meliputi hampir semua Negara. Meskipun demikian terdapat perlawanan dan penundaan terhadap norma yang diterima sehingga bukan hanya satu paradigm berlaku untuk semua Negara bangsa. Adapula evolusi dan perubahan paradigm yang signifikan. Sebagai contoh, aktivitas manusia yang simultan di bidang sosial politik dan ekonomi mempersulit pemisahan satu paradigm dengan paradigma lainnya.

Paradigma mayor dan minor
Setelah PD II ada dua paradigma mayor ekonomi yaitu kapitalisme dan sosialisme. Namun setelah berakhirnya perang dingin 1990 mayoritas Negara sosialis mengalami pergerakan paradigma mayor menuju kapitalisme. Di Cina dinamakan ekonomi pasar sosialis yang berbeda dengan ekonomi terencana sebelumnya.
Paradigma mayor ekonomi kapitalisme pun mengalami transformasi isi: norma dan prakondisi esensialnya. Norma perilaku ekonomi dan prakondisi esensial transaksi ekonomi. Transformasi tersebut terjadi pada tiga tahapan dan setiap tahapan disebut sebuah paradigm minor.
1. Tiga Tahapan Transformasi Paradigma
a. Paradigma Satu-Negara
Paradigma satu Negara menggambarkan tanggungjawab tiap Negara untuk mengelola ekonominya dalam kerangka mencapai keseimbangan ekonomi domestic. Hal tersebut terjadi akibat Negara-negara ingin menjalankan kedaulatannya selepas PD II. Peran Lembaga Bretton Woods yang mengatur nilai tukar berdasar standar Dollar-Emas atas patokan IMF ;dan GATT yang mengatur perdagangan dan tarif adalah untuk menciptakan keseimbangan eksternal.
b. Paradigma Transisional
Setelah PD II perkembangan ekonomi berlangsung cepat dan mengakibatkan deficit perdagangan AS, di sisi lain suplai emas berkurang mengakibatkan dollar AS tertekan pada tahun 1960 an. 15 Agustus 1971 pemerintah AS mengumumkan konversi dollar AS terhadap emas (1 troy ons emas = US $ 35) diakhiri. Ini merupakan titik balik system moneter internasional. Sistem standar emas-dollar (Sistem Bretton Woods) kolaps dan muncullah Sistem Standar Dollar.
Akibatnya dari hal tersebut diikuti oleh peristiwa berikut ini :
1) Krisis dollar tahun 1971
2) Dua krisis minyak tahun 1970 an
3) Negara pembeli minyak menjadi produsen minyak menciptakan krisis sisi-suplai
4) Daur ulang uang minyak merontokkan pasar uang di London dan bisnis sindikasi pinjaman internasional meningkat. Negara-negara berkembang peminjam mengalami krisis utang sampai tahun 1980-an
5) AS mereformasi pasar sekuritas (reformasi May Day 1975) untuk meningkatkan daya saingnya. Keuangan AS dibiayai lembaga keuangan asing (khususnya Inggris) yang pada gilirannya menimbulkan British Bing Bang (1986).
6) Walaupun system standar emas-dollar runtuh, GATT sebagai pilar paradigm kapitalis satu-negara masih bertahan hingga 1994 yang menimbulkan “the borderless economy” (konsekuensi negosiasi Putaran Tokyo 1973-1979). Akibat Putaran Uruguay lahirlah WTO (1995) yang bekerja dengan tiga kesepakatan : GATT (Generall Agreement on Tariffs dan Trade), GATS (General Agreement on Trade of Services), dan TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).
7) Setelah memperkuat pasar sekuritasnya AS bergerak dari posisi defensive ke dua strategi (defensive dan ofensif dengan membuka pasar di Negara pesaingnya serta meningkatkan dergulasi). Liberalisasi pasar asing disertai deregulasi bisnis sector financial. Minta agar perdagangan jasa dimasukkan dalam Putaran Uruguay.
8) Akibat OPEC dan kebijakan dollar yang diambangkan Nixon, ekonomi internasional menjadi transnasional (Drucker, 1989) yang mengontrol ekonomi domestic Negara-bangsa. Ekonomi transnasional didasarkan pada arus uang daripada perdangangan barang dan jasa yang membawa dinamika tersendiri.
9) Perekonomian berkembang cepat ke dalam regionalisasi. FDI (foreign direct investment) yang terdiri dari merger dan akuisisi, pendirian cabang dan jaringan perdagangan dan pelayanan meningkat tajam di Negara maju. Hal ini bukan hanya menunjukkan paradigm transformasi dari kapitalisme satu Negara ke dalam ekonomi transnasional nirbatas, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi peran pemerintahan nasional dalam manajemen kebijakan ekonominya.
10) Tahun 1987 muncul standarisasi aturan akunting perusahaan dan ISO 9000 (standarisasi manajemen kualitas) yang membuktikan munculnya kebutuhan aktivitas korporasi globalisasi.
Itu semua membuktikan adanya paradigm transisional yang kekuatan utamanya datang dari AS.
c. Paradigma Pasca Perang Dingin
1. Munculnya kekuatan regional
Eropa – Jerman mengalami rendahnya upah, distorsi harga, berkurangnya daya saing dan industry domestic yang inefisien. Masyarakat Eropa melahirkan EMU (European Monitary Union). Kemudian muncul ESCB (European System of Central Banks) yang melahirkan European Central Bank (ECB) dan penyatuan mata uang Eropa yang dinamakan Euro pada Januari 1999. 1 Mei 2000 ada kesepakatan Amsterdam. Masyarakat Eropa kini bekerja dalam CFSP (Common Foreign and Security Policy), Common Trade Policy dan perluasan EU.
Amerika – Di kawasan Atlantik, AS, Kanada dan Meksiko membentuk NAFTA (1994). Argentina, Brazil, Paraguay dan Uruguay membentuk MERCOSUR (1995). Pakta-pakta ini mendorong penguatan lembaga yang sudah ada seperti Grupo Andino ( Columbia, Ekuador, Peru, Bolivia, Chili) dan CARICOM (Carribean Community). Pemerintah AS tahun 1994 mengumumkan rencana pendirian FTAA (Free-Trade Area of Americas)yang mempersatukan Amerika Utara, Pusat dan Selatan yang diterijma pada South American Summit (2001).
Asia – Di Asia Negara-negara ASEAN memulai AFTA (Asean Free Trade Area) pada 1992 diikuti Common Effective Preferential Tariff (1993). Selain itu dibentuk ASEAN plus 3 (Cina, Korea dan Jepang) untk meluaskan koordinasi ekonomi regional. Dengan kepemimpinan AS dibentuklah APEC (Asia Pacific Economic Cooperation)untuk liberalisasi perdagangan investasi berdasarkan Deklarasi Bogor (1994). Sedangkan Jepang melakukan studi dengan Singapura, Korea, Meksiko dan Chili mengenai kemungkinan persetujuan perdagangan bebas bilateral.
Sementara itu dengan berakhirnya Putaran Uruguay, WTO (World Trade Organization) mulai beroperasi tahun 1995. WTO mengharuskan anggotanya untuk menyetujui Most Favored Nation Treatment pada anggota lainnya di bawah pengawasan GATT. Dalam system WTO pengecualian diberikan bagi pilihan-pilihan khusus sesuai perjanjian RFTA (regional free-trade agreement).

2. Aktifitas Korporasi Berdasarkan Strategi Global
Sementara pemerintahan-pemerintahan nasional memperkuat ekonomi regional, perusahaan-perusahaan besar memperluas aktivitasnya untuk mencapai tujuan strategisnya.Batas Negara yang menghilang secara virtual; liberalisasi dan deregulasi pasar nasional yang menghormati transaksi barang, jasa dan keuangan; upaya standarisasi aturan akunting, perkembangan teknologi informasi; manajemen mutu dan manajemen lingkungan; semua itu menjadi landasan bagi penyiapan aktifitas infrastruktur internal perusahaan global. Sekarang , perusahaan besar internasional terdaftar simultan di New York, London, Frankfurt, Paris dan Tokyo bisa meningkatkan modal ekuitasnya secara internasional dan memproduk dengan standar global dan menawar barang melalui worldwide intranet.

3. Teknologi Informasi dan Ekonomi Baru
TI mulai popular tahun 1990an ketika AS mengenalkan kompetisi di sector telekomunikasi. Sejak 30 tahun terakhir AS memasuki ekonomi baru yang ditandai dengan TI. Indikasinya : pertama, pasar meningkatkan kapasitas computer dan teknologi personal. Kedua, perkembangan perangkat system memungkinkan perusahaan meningkatkan informasi dan kapasitas data. Ketiga, munculnya internet sebagai acuan aktifitas nirkertas (paperless).






2. Nilai Amerika dan Paradigma Ekonomi Politik

a. Nilai peradaban Amerika
Dalam setiap paradigma minor AS mempromosikan nilai-nilainya yaitu : demokrasi, kesetaraan dan HAM, ekonomi pasar bebas, transparansi dan fasirness dalam transaksi ekonomi, liberalisasi dan deregulasi system pasar dan lain-lain, yang membentuk nilai dasar peradaban Amerika.
Nilai-nilai Amerika menyebarang ke seluruh dunia sejak tahun 1990-an melalui kepemimpinan AS di berbagai organisasi internasional, aktivitas perusahaan global, dan LSM. Fenomena ini oleh penulis dinamakan “perang salib nilai-nilai Amerika Clintonian”.

b. Tantangan Eropa
Penyatuan Eropa memiliki sejarah panjang. Pada tahun 1967 ECSC (European Coal and Stell Community), EURATOM (European Atomic Community), dan EEC (European Economic Community, 1957) bersatu dalam EC (European Community) atau Masyarakat Eropa (ME). Faktor yang mempercepat lahirnya European Union (EU) di Maastrich Desember 1991 adalah adanya kekosongan dua kekuatan pasca Perang Dingin. Pertama, absennya AS dan kedua, absennya kekuatan utama di Eropa Tengah dan Timur.
Dengan 450 juta penduduk di Eropa yang berkembang, ME akan menjadi satuan ekonomi dan politik yang powerful yang dapat berbagi atau menggantikan kekuatan hegemonic AS. ME sukses membentuk kembali peradaban Eropa untuk menantang AS.
Sebagai counterpart dari AS dan Asia, Negara-negara Eropa memasuki abad re-regulasi (ke pasar bebas) sehingga ME mengahadapi tantangan besar di ME itu sendiri maupun vis-à-vis Negara lain.



c. The Uncertainties (kekuatan yang tidakpasti)
Bagaimana dengan Rusia, Cina dan Asia ? Rusia tidak dapat disepelekan. Dengan kekuatan nuklir, minyak bumi dan mineral yang dapat mempengaruhi hubungan suplai-permintaan pada pasar komoditi energy primer. Rusia memiliki kebudayaan yang termasuk terbaik di dunia. Cina dan Jepang akan menerima norma untuk bertahan hidup dalam perdagangan barang, jasa dan modal global sampai peradaban mereka diterima oleh bangsa-bangsa lain.
Dengan 3 milyar penduduknya Asia menjadi pasar atraktif badi AS dan Eropa. Asia menjadi pilihan menarik bagi AS karena mendapat tantangan dari nilai-nilai Eropa di masa depan. Negara-negara Asia bersama-sama AS dan Eropa membagi pasar dunia menjadi tiga bagian.

d. Ambivalensi Amerika
Meskipun nilai-nilai Amerika telah menghegemoni dunia, pemerintan dan rakyat AS bersifat ambivalen ketika kepentingan jangka pendeknya muncul. Presiden Bush melanggar komitmen Protocol Kyoto yang dibuat semasa Clinton dengan alasan “it could harm the US” (Financial Times, March 29, 2001). Pada kasus krisis keuangan Asia dan global warming nilai-nilai Amerika menunjukkan ambivalensinya, karena AS tidak berbuat apa-apa untuk mengatasinya.
Dalam masa damai biasanya ekonomi yang mendikte perilaku manusia, tetapi seringkali manusialah yang bertanggungjawab terhadap aktivitas ekonomi. Karenanya kredibilitas kepemimpinan yang menjadi nilai utama di belakang paradigm a menjadi lebih penting.

3. Paradigma Pasca Teror
Sejak serangan teroris 11 September 2001 pemerintah AS menyatakan “a new war” pada terorisme.AS dan sekutunya menyerang basis teroris di Afghanistan. Inilah titik awal dari serial aksi internasional menghadapi terorisme terorganisir.
Bersamaan dengan itu terjadi peristiwa penting di Amerika: (a) pada front ekonomi: kolapsnya perusahaan energy terbesar di dunia (Enron dan lain-lain) dan telekomunikasi serta media (Worldcom dan lainnya di Eropa dan AS); ( b) pada front politik : konflik antara Israel dan Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta konflik panjang antara India dan Pakistan atas Kashmir memanas di tahun 2001.
Skandal Enron menunjukkan malfungsi dan korupsi pada pengelolaan perusahaan AS dan standar serta praktek akunting yang harus ditinjau ulang. Perkembangan di perbatasan India-Pakistan dan terutama di Israel membuat dunia mempertanyakan justifikasi serangan pre-emtive terhadap serangan teroris potensial. Kebijakan umum White House dan Capitol Hill dipertanyakan di dalam dan luar AS. Pendulum kebijakan AS yang lebih pada persoalan kebijakan eksternal dinamakan “uniteralisme” atau “liberal imperialisme”.

a. Perubahan pada Paradigma Ekonomi
1. Dampak Langsung Serangan Teroris
(a) Meningkatnya biaya asuransi
(b) Dampak pada pemilikan asset dan inventaris , dengan menyimpan lebih banyak barang
(c) Pengetatan pengawasan pada keuangan teroris untuk memotong pendanaan mereka
2. Dampak pada Perkembangan Lain
(a) Gelembung TI kolaps akibat miskalkulasi dalam program merger dan akuisisi (M&A)
(b) Kecurangan korporat
(c) Rekonfigurasi paradigma korporasi dengan memperkuat pengelolaan perusahaan dan memperkuat pengawasan
b. Perubahan pada Paradigma Politik
1. Meningkatnya deficit
Dengan meningkatnya anggaran militer anggaran AS menunjukkan deficit yang signifikan. Akibatnya ekonomi AS masuk ke dalam lingkaran setan : lemahnya dollar- deficit perdagangan yang besar – akumulasi hutang jangka pendek untuk membiayai deficit – inflasi yang disebabkan jatuhnya dollar – keuntungan bisnis yang berkurang – deficit anggaran baik pada belanja besar maupun pengurangan pendapatan.
2. Uniteralisme atau Liberal Imperialisme
Ketika AS menerapkan sanksi perdagangan, orang memberi cap “unilateralisme”. Dalam administrasi Clinton unilateralisme dilakukan dalam selubung diplomatic yang elegan. Kontras dengan hal tersebut pesan dari administrasi Bush jelas : AS tidak akan melakukan hal yang tidak menjadi kepentingan AS; ia akan melakukan apa yang ia mau. Sikap ini diberi label “liberal imperialism”, suatu tipe baru imperialism yang tersembunyi dalam liberalism.
3. Upaya Eropa untuk Rekonfigurasi Struktur Tata Pemerintahan
Pertemuan tingkat tinggi Persatuan Eropa di Belgia tahun 2001 memunculkan pertanyaan apakah perlu adanya sebuah konstirusi bagi warga Negara Eropa. Apapun hasil dari diskusi mengenai hal itu, yang pasti akan mempengaruhi paradigm ekonomi politik, bukan hanya untuk Eropa tapi untuk seluruh dunia.

B. Bab II : Ekonomi Sedang Berkembang dan Paradigma Ekonomi Politik
Tema Utama
Pada bab ini Iida mendiskusikan kesenjangan (mengacu pada paradigm gap) antara paradigm dominan internasional dan yang berlaku local di pasar. Gap paradigm terjadi (1) jika pemerintahan nasional menentukan normannya untuk menolak norma yang telah diterima secara internasional dan (2) jika pemerintahan nasional tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan cepat paradigma dominan internasional.
Masalah pembuatan kebijakan pada ekonomi maju dan sedang berkembang berasal dari fakta bahwa pembuat kebijakan tidak menyadari isu-isu yang berasal dari gap paradigma. Bab ini menyoroti bagaimana pembuat keputusan merespon hal tersebut.

Penggandaan Pembentuk Paradigma
Aturan, prinsip dan standar yang diaplikasikan pada transaksi domestik dan internasional ditentukan oleh pemerintah baik individual maupun berkelompok. Persetujuan dicapai melalui penyusunan perjanjian yang diterjemahkan ke dalam hukum nasional. Dengan demikian pemerintah adalah pembentuk paradigm primer. Agen-agen internasional yang mendapat delegasi tugas dari Negara datang belakangan.
Sekarang berbagai organisasi bisnis swasta de-facto sebagai pembentuk paradigm,misalnya pada area seperti penguji mutu di perusahaan, pelaku bisnis lingkungan hidup, akuntan bisnis transparansi internasional, praktisi perbankan, dan pengelola perusahaan transparansi.

Dualitas Paradigma dan Kesenjangan Paradigma
Dualitas paradigm muncul dari norma pasar domestic dan norma internasional yang dominan. Kesenjangan muncul dari isu-isu manajemen ekonomi Negara bangsa yang lebih kecil atau ekonomi sedang berkembang dalam menciptakan bahaya bagi partisipan pasar (domestic atau internasional) dan melahirkan beragai dilemma bagi pembuat kebijakan.
Pada manajemen kebijakan suatu ekonomi sedang berkembang maka kesenjangan paradigm nampak pada tiga dimensi :
a. Dalam hubungan dengan paradigm pertumbuhan, melibatkan kebijakan financial dan fiscal
b. Dalam hubungan dengan paradigm perdagangan, dan
c. Dalam hubungan dengan paradigm mata uang

Stabilitas dan Keberlangsungan Paradigma
Keberlanjutan system bergantung pada kemampuan AS untuk menjaga keseimbangan pembayaran agar selalu terkendali. Faktor kunci Stabilitas paradigma mata uang dewasa ini adalah peran masa depan dari Euro, yang memiliki potensi berkembang ke dalam mata uang kunci sejajar dengan atau menggantikan peran dolar AS.

1. Isu-isu yang muncul dari Kesenjangan Paradigma
a. Pertumbuhan Paradigma
Pada ekonomi yang tertutup, system fiscal dan financial didisain menurut norma-norma politik, ekonomi, sosial dan budaya suatu bangsa. Dalam beberapa kasus norma tersebut harus dimodifikasi untuk disesuaikan dengan paradigm internasional. Kesepakatan pinjaman IMF didisain untuk menjamin peminjam mengikuti standar dan aturan internasional. Di sinilah diperlukan penyesuaian terhadap kesenjangan paradigma.
Ada dua pilihan bagi Negara sedang berkembang dalam menghadapi kesenjangan paradigm : membuang normanya sendiri atau me-reshufle paradigm untuk sepenuhnya disesuaikan dengan paradigm yang diterima secara internasional.

b. Paradigma Perdagangan
1. Aturan WTO
WTO mendorong Negara-negara sedang berkembang untuk bergabung, pertama dengan pengaturan konsensional tertentu dan kemudian melangkah ke tahap komitmen pada garis paradigm liberasliasi perdagangan internasional yang normal.
2. RFTA (Regional Free Trade Agreements)
RFTA adalah istilah jenerik yang meliputi semua persetujuan regional untuk mempromosikan perdagangan bebas dan investasi atau membentuk suatu komunitas ekonomi di wilayah tertentu.
3. Mode-model Pembangunan
Tahun 1960-an para ekonom pembangunan percaya pada teori substitusi impor untuk menghemat devisa. Strategi yang didukung Bank Dunia ini tidak berjalan baik. Pembangunan Jepang dengan industrialisasi dan eksport yang kompetitif menjadi model sukses tahun 1970-1n. Keajaiban Asia menjadi contoh di tahun 1990-an seperti nampak pada Jepang dan Cina.
c. Paradigma Mata Uang
(a) Upaya Membangkitkan Sistem Suku Bunga yang Disesuaikan. Kematian Sistem Bretton Woods tahun 1971 menyebabkan G 10 mencoba system tukar yang pasti pada Kesepakatan Smithsonian yang melahirkan Sistem Peringkat Sentral IMF yang dijatuhkan kekuatan spekulatif (1973) sehingga sejak itu hampir semua mata uang diambangkan.
(b) Upaya Eropa. Setelah menggunakan ikatan mata uang “the Snake” pada tahun 1993 ME menggunakan Euro sebagai mata uang pemersatu.
(c) Usaha Lain. Negara-negara kecil tidak begitu sukses menstabilkan nilai tukar mata uangnya.
d. Penyerahan Unilateral dan Mutual Kedaulatan Mata Uang
Dengan dolarisasi dan Eruro-isasi, bangsa-bangsa menyerahkan kedaulatannya, pada pertukaran unilateral maupun mutual, pada manfaat yang diperoleh dengan adanya stabilitas mata uang yang diperbaiki.

2. Prioritas yang salah tempat
a. Pengukuran Pembangunan
Tahap pembangunan dapat diukur secara teoretik melalui perbandingan angka-angka, seperti income per capita atau indikasi kesejahteraan sosial; melalui perbandingan mode tata kelola; atau melalui alat perbandingan kualitatif nilai-nilai masyarakat, seperti kebebasan, kesetaraan, dan fairness. Lembaga-lembaga internasional menggabungkan berbagai pendekatan :
(a) Bank Dunia membuat empat kategori berdasarkan income per capita: Negara sedang berkembang yang lulus dari IBRD, yang kedua yang lulus dari IDA. Sisanya Negara miskin yang termasuk Negara IDA dan Negara campuran IDA/Bank.
(b) Negara donor IDA mensyaratkan konsep pembangunan kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang baik. Pembangunan kapasitas kelembagaan menyangkunt kesehatan, usia harapan hidup, pendidikan, kesempatan kerja. Tata kelola yang baik menyangkut tata kelola partisipatori dan demokrasi yang berorientasi pada kemerdekaan, kesetaraan dan fairness.
(c) UNCTAD menyepakati Preferential Treatment Tariff System (PTTS) yang mengukur negara berkembang berdasarkan system penanganan tariff yang bermanfaat.
(d) UN mengenalkan konsep LLDC (least developed countries) yang menggunakan tolok ukur paling miskin dari yang miskin dilihat dari pendapatan, penduduk dan kualitas hidup fisik serta indeks difersifikasi ekonomi; dan HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) dengan tolok ukur utang yang ditanggung dalam rangka skim pengurangan utang.

b. Pembangunan untuk apa ? Mengapa dibantu?
Economic development (pembangunan ekonomi) dilihat sebagai fungsi komposit dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan politik untuk mengamankan tata kelola pemerintahan demokratik dan distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang berkesetaraan sosial. Sedangkan bantuan diberikan pada Negara-negara miskin debagai tanggungjawab komunitas internasional untuk mengatasi kemiskinan di dunia. Meskipun demikian bantuan merupakan bisnis controversial. Teresa Hayter menulis buku : Aid as Imperialism.
John Rawls memprovokasi para ilmuwan sosial untuk memberikan perhatian serius pada fairness, kebebasan dan keadilan distiributif.

c. Prioritas yang Salah Tempat
Harus difahami bahwa gagasan fundamental pemberian bantuan adalah menolong Negara-negara sedang berkembang untuk menemukan sendiri jalan pembangunannya. Sayangnya banyak bantuan yang salah tempat, alih-alih untuk mengurangi kemiskinan bantuan diberikan kepada para dictator atau klan militer dengan alasan untuk menciptakan stabilitas politik.

BAB III
PEMBAHASAN
Buku ini terdiri dari dua esai, yang membahas aspek paradigm ekonomi politik dengan mengembangkan teori umum paradigm sebagai alat berpikir dalam pembuatan keputusan. Pada esai pertama menggambarkan transformasi kapitalisme sejak berakhirnya PD II dengan menggunakan gagasan paradigm. Analisisnya berkisar transformasi paradigm dominan internasional ekonomi politik. Esai kedua fokus pada kesenjangan paradigm (paradigm gap) antara paradigma dominan internasional dan paradigm local yang mempengaruhi manajemen ekonomi dan strategi pembangunan Negara kecil atau sedang berkembang.
Paradigma dialamatkan pada susunan sistematik, pola atau model pendekatan upaya ilmiah atau riset secara umum. Paradigma ekonomi politik merupakan suatu susunan norma dan prekondisi esensial yang membentuk dasar perilaku ekonomi. Sedangkan paradigm kebijakan mengacu pada paradigm yang terjadi pada wilayah kebijakan di mama pembuat kebijakan berkonsentrasi pada pilihan instrument kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu. Paradigm pembangunan dialamatkan pada paradigm kebijakan pembangunan (norma actual dan kondisi esensial yang berlaku pada wilayah kebijakan pembangunan) daripada kerangka teoretik atau pendekatan riset ekonomi pembangunan.
Paradigma teori sebagai alat berpikir pembuatan kebijakan diperlukan karena para pembuat keputusan pada umumnya kurang memiliki kepekaan terhadap gagasan paradigm di mana dia bekerja tanpa menguji secara akurat implikasi kebijakan dari perubahan dan kesenjangan paradigm.
Paradigma normative ekonomi politik berlandaskan pada kebudayaan dan peradaban masyarakat. Konten penting norma-norma akan berubah seiring perubahan yang mencerminkan perubahan pada nilai-nilai masyarakat.
Sementara norma-norma mencerminkan nilai suatu masyarakat, prakondisi esensial transaksi ekonomi mencerminkan dinamika pada kekuatan pasar, perjuangan kekuasaan politik di antara pelaku pasar dan evolusi teknologi yang tersedia bagi perilaku ekonomi.
Tidak seperti ilmu alam, ilmu ekonomi sosial dan politik yang berkaitan dengan pola perilaku dan nilai memiliki kelemahan umum dalam pengujian teori. Elaborasi pada penanganan matematik dan statistic tidak berarti bahwa teori dapat teruji. Kesenjangan antara teori dan realitas selalu melahirkan dilemma yang sulit bagi ilmuwan non alam.
Dalam melihat fenomena ekonomi ada beberapa teori dan metode analisis sebagai berikut :
1. Metode inversi pendapatan pada penilaian asset
2. Teori multiplier Keynesian (investment multiplier sebagai pengembangan dari employement multiplier Kahn)
3. Hubungan antara kebijakan moneter dan ekonomi ril (mekanisme transmisi moneter)
4. Aturan-aturan kebijakan oleh John B. Taylor [X (nominal Federal Funds rate = b (an equilibirium Federal Funds rate consistent with full employment) + c (an average of equally weighted inflation gap and percentage deviation of the outpur gap] dan Bennet T. McCallum (pelopor aturan kebijakan berkaitan dengan penggunaan diskresi bank sentral mengenai tingkat suku bunga untuk mengarahkan kebijakan terhadap stabilitas harga).
5. Anggapan yang dapat dipelajari dari masa lalu
Dalam aplikasi teori harus disadari kelelamahan penerapannya pada realitas ekonomi.
Sifat dari teori adalah induktif atau deduktif.
1. Dalam kasus teori deduktif kita perlu memberikan perhatian apakah asumsi pada teori cocok dengan kenyataan.
2. Batas dari teori deduktif lainnya adalah tidak mencakup ide aliran real time.
3. Teori ekonomi induktif juga memiliki kelemahan aplikasi. Kebijakan di AS dan ME mengenai target inflasi belum tentu relevan diterapkan di Jepang apalagi di Indonesia.

Apa yang bisa dipelajari dari perubahan paradigma yang melibatkan banyak konten penting norma domestic dan internasional transaksi ekonomi ? Pada tahun 1930- an system moneter internasional menggunakan standar emas.Ekonomi Jepang dan AS masih tertutup ketika itu, jika dibandingkan dengan terbukanya gerakan modal dan investasi langsung luar negeri dewasa ini. Deflasi yang terjadi di Jepang hari ini bisa mempengaruhi domestic dan internasional di mana Cina bertumpu pada gaji buruh murah. Sebaliknya tekanan penurunan harga di Cina merupakan upaya untuk memperoleh keuntungan pada pasar Jepang dalam kerangka joint venture Sino-Japan.
Sistem kelembagaan saat ini yang menentukan transaksi eksternal antar Negara adalah sebagai berikut :
1. Transaksi mata uang. Yaitu system standar dollar de facto di mana hampir semua mata uang diambangkan.
2. Investasi dan perdagangan. Sistem WTO (GATT, GATS, TRIPS) yang dimodifikasi dengan RFTA.

Dengan system tersebut US dollar selalu memperoleh keuntungan dan keistimewaan. Di bawah system standar dollar, pembangunan ekonomi dunia hanya bisa dibiayai oleh mata uang kunci yaitu US dollar.
Kelebihan US dollar mendapat tantangan sejak terjadi malpraktek dalam hampir semua perusahaan AS yang menyebabkan tata kelola perusahaan dan akunting bisnis mereka kehilangan kredibilitas di mata Negara lain. Insiden tersebut menurunkan nilai investasi ke AS dengan Euro muncuk menjadi alternative temporer. Masa depan US dollar tergantung tata kelola perusahaan mereka.
Kapitalisme Liberal dan Tata Kelola Demokratik
1. Menurut Marx, kapitalisme tidak cocok dengan semangat revolusi Perancis tahun 1789 (liberte, egalite dan fraternite). Bisa dipahami jika terjadi konflik antar Negara selama abad ke-19 dan pertengahan abad 20 serta terjadinya revolusi Rusia.
2. Setelah PD II kapitalisme mulai berperan secara global. Kapitalisme AS mencoba mengatasi konflik antara modal dan buruh. Di Eropa muncul konsep welfare state yang member kerangka sosial pada kapitalisme. Sehingga nilai dasar kapitaisme setelah PD II adalah memperkuat freedom, equality dan fairness.
3. Ketika Jepang meluncurkan Financial Big Bang 1996 kata kuncinya adalah free, fair and global. Itu merupakan kemenangan perang salib Clintonian nilai-nilai AS Timur Jauh. Kata equal menghilang dari daftar kata kunci. Ada asumsi nilai tersebut dijamin dalam masyarakat Jepang dan tata kelola demokratik diharapkan menjamin nilai tersebut dalam praktek kapitalisme liberal.
4. Malpraktek dalam perusahaan AS membawa kapitalisme liberal dalam sorotan. Pendulum sejarah politik bergerak dari satu ekstrim (freedom) ke ekstrim lain (equality).

BAB IV
KESIMPULAN
A. Kesimpulan Bab I
1. Perubahan pada paradigm korporat AS setelah berakhirnya Perang Dingin nampak pada pasar uang, aturan akunting dan tata kelola perusahaan. Perubahan ini berpengaruh pada paradigma dominan internasional.
2. Kampanye idealistic nilai-nilai AS di bawah administrasi Clinton kehilangan sinarnya diganti diplomasi kekuatan yang dinamakan imperialism liberal administrasi Bush. Sementara itu Eropa sedang mengkonsolidasi struktur tata kelolanya sendiri.
3. Paradigma kapitalis segera akan kembali menyajikan menu kapitalisme liberal di mana-mana nilai-nilai ditampilkan secara baru. Prinsip tranparansi akan dipromosikan kembali untuk mengawasi arus modal, sumber diversifikasi pendapatan oleh industry monopolistic/oligopolistic yang bergandengan tangan dengan transaksi kotor dengan Negara yang dijalankan para dictator, pencucian uang, perdagangan narkotik, dan pendanaan bagi teroris.

B. Kesimpulan Bab II
1. Pengelolaan politik dan manajemen ekonomi tidak dapat dipisahkan. Sejarah menunjukkan bahwa pengelolaan politik dan manajeman ekonomi berjalan bersama. Ketika suatu Negara bangsa akan membangun ekonomi dan ketika dunia internasional ingin membantu dengan alasan kemanusiaan maupun kepentingan ekonomi, strategi terbaik adalah mempromosikan tata kelola demokratik.
2. Tata kelola dictatorial dan militeristik harus dihindari. Komunitas internasional berupaya untuk membebaskan penduduk yang dikuasai penguasa dictator dan militer.
3. Proses pembangunan hanya bisa dimulai ketika Negara bangsa yang sedang berkembang menempatkan peningkatan manajerial untuk tata kelola yang demokratik.
4. Bagi beberapa ekonomi yang sedang berkembang terjadi kesenjangan paradigma. Dari 5 kelompok utama: (1)Eropa, (2) Amerika,(3) Rusia,(4) Asia dan (5) Timur Tengah dan Afrika Islam, maka kelompok terakhir paling lambat menerima norma-norma internasional.
5. Kemiskinan Afrika. Di mana ada tanda-tanda political will untuk menghilangkan korupsi, eklsploitasi dan penderitaan, di sana akan ada lebih banyak bantuan untuk Negara-negara Afrika.