Selasa, 24 Januari 2017

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Anggaran Pendidikan



Lane (1993:225) berpendapat bahwa persoalan utama kebijakan publik adalah pertentangan antara kebijakan dengan pelaksanaannya dalam kenyataan, sehingga analisis kebijakan publik diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian antara tujuan kebijakan dan penerapannya. Pembahasan berikut ini menyoroti implementasi kebijakan alokasi anggaran pendidikan dari perspektif kemampuan pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran pendidikan dikaitkan dengan otonomi daerah.
Menurut Armida, secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan , yaitu : pertama, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (provinsi dan distrik), dan kedua, desentrasasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah (www.geocities.com/arief_anshory/otda_pendidikan.pdf).
Konsep desentralisasi pendidikan yang pertama terutama berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, sedangkan konsep desentralisasi pendidikan yang memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Dilihat dari perspektif Armida  nampak bahwa desentralisasi pendidikan di Provinsi Jawa Barat belum berjalan dengan baik setidaknya jika dilihat dari aspek pendanaannya.
Pada tahun 1999/2000 anggaran pendidikan di Jawa Barat baru mencapai  7,57% dari APBD.  Anggaran pendidikan hingga tahun 2008  mencapai  11% dari total APBD, itu artinya mencapai besaran  Rp 800 miliar dari total APBD yang besarnya sekitar Rp7 triliun. Baru pada tahun 2009 alokasi anggaran pendidikan menjadi 20% dari APBD atau Rp 1,6 triliun dari Rp 8 triliun APBD.  Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa ada perubahan signifikan pada kebijakan penganggaran di era otonomi daerah sejak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah yang semakin memperkuat desentralisasi termasuk dalam bidang pendidikan. Kendatipun demikian alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat sebenarnya masih lebih banyak ditopang oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang mencapai Rp 4,5 triliun, hampir 300%  alokasi anggaran pendidikan Provinsi. Itu berarti bahwa pendanaan pendidikan masih sangat tergantung pada pemerintah dan bahwa otonomi daerah belum benar-benar nampak nyata jika dilihat dari pendanaan pendidikan.
Di sisi lain alokasi anggaran pendidikan dasar di Provinsi Jawa Barat ternyata kurang dari 10% dari total APBD atau Rp 111,99 miliar saja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran belum fokus pada penganggaran Wajar Dikdas Sembilan Tahun.
Wahyudi, yang turut terlibat dalam penyusunan APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2009 mengatakan bahwa “dari sisi 20% belum melulu untuk pendidikan, melainkan masih ditumbuk dengan hal ikhwal ‘yang diterjemahkan’ sebagai aspek pendidikan”.
Tidak fokusnya alokasi anggaran memang merupakan fenomena umum terutama  pada tingkat  nasional. Hal itu  terlihat di  DPR ketika merencanakan akan membangun gedung senilai Rp 1,8 trilyun untuk mengganti gedung DPR  berusia 13 tahun yang dikatakan miring 8%  melebihi menara Pisa. Hal lain juga nampak dari keinginan untuk mengalokasikan dana aspirasi Rp 15 miliar per angota DPR yang nampaknya direspon secara positif oleh Presiden dalam Rapat Kabinet KIB II. Partai Golkar mengancam akan keluar dari Sekgab Koalisi jika alokasi tersebut tidak disetujui Pemerintah. Jika aspirasi tersebut disetujui maka akan menguras APBN lebih dari Rp 8 trilyun untuk 560 orang anggota DPR, sangat besar jika dibandingkan kemampuan APBD Kota dan Kabupaten bahkan Provinsi sekalipun.
Bisa dipahami jika muncul kritik dari Bandung Institure for Government Studies (BIGS) terhadap adanya gratifikasi yang diberikan Bank Jabar Banten 2002-2008 pada kepala daerah di Jawa Barat dan Banten senilai Rp 148,29 miliar, yang berarti rata-rata kepala daerah memperoleh Rp 4,8 milyar per orang.  Gratifikasi tersebut merupakan balas jasa kepada kepala daerah yang telah menempatkan dana APBD di Bank Jabar-Banten. Tentunya akan sangat bijaksana jika dana tersebut diberikan Bank Jabar Banten sebagai perusahaan milik daerah untuk memajukan pendidikan di daerah baik dalam konteks CSR maupun program lainnya.  Sebagai contoh Indosat memberikan  dana pendidikan lima sekolah di Bandung Raya mulai dari Rp 5 juta, Rp 7,5 juta dan Rp 25 juta sebagai program  Reward IM3@School community sebagai member terbanyak serta akumulasi reload terbanyak. Tentunya tidak diharapkan sekolah-sekolah memperoleh dana  CSR dikaitkan dengan penggunaan telpon genggam seperti ini apalagi jika diperoleh dari perusahaan rokok atau minuman keras.
Kenyataan tersebut sejalan dengan pandangan Wahlke (Encyclopedia Americana Vol. 22, 2001)  yang berpendapat bahwa penjelasan mengenai pembuatan kebijakan pada umumnya berdasar pada teori kelompok  kepentingan, teori elit, teori pilihan rasional (yang berasumsi bahwa pembuat keputusan menggunakan perencanaan rasional untuk memaksimalkan tujuan) atau teori inkrementalisme (yang berpegang bahwa keputusan dicapai melalui proses tawar menawar diantara kepentingan-kepentingan yang bersaing dan evolve incrementally).
Dengan pelbagai pandangan tersebut dapatlah dimengerti mengapa pembahasan alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat pada umumnya berjalan alot karena  diwarnai oleh perbedaan kepentingan intra dan antara eksekutif dan legislatif. Perbedaan pandangan dalam eksekutif tidak mudah untuk diketahui tapi bukan berarti tidak ada,  karena kini gubernur dan wakil gubernur berasal dari partai politik yang berbeda. Sedangkan perbedaan kepentingan dalam lembaga legislatif sangat nampak pada pembahasan di rapat-rapat internal maupun eksternal.  Jika komisi membahas dari sudut politis-administratif, maka fraksi membahas dari sudut politis-ideologis. Pembahasan di fraksi diwarnai kepentingan politik yang secara garis besar terbagi dalam dua sikap : koalisi atau oposisi. Partai yang berkoalisi dengan Gubernur cenderung mendukung dan memperkuat RAPBD yang diajukan eksekutif, sebaliknya partai yang beroposisi mengkritisi dan merumuskan alternatif program, proyek dan besaran anggaran pendidikan. Fraksi pun membuat pandangan umum fraksi yang menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran di Bangar khusus bagi angota yang berasal dari fraksi tersebut.
Fenomena tersebut membenarkan pandangan Sergiovani (1980:133) yang berpendapat “bahwa kekuasaan atas uang, organisasi dan personalia terletak pada legislatur (DPR), tata tertib sekolah (school legal code), dan dewan sekolah dan tidak pada tangan manajemen”.
Senada dengan itu Wildavsky (1990: ) berpandangan bahwa  isi kebijakan dapat diidentifikasi sebagai  : interest affected (kepentingan siapa yang terlibat), type of benefits (macam-macam manfaat),  extent of change envisioned (sejauh mana perubahan akan diwujudkan), site of decision making (tempat pembuatan keputusan), program implementator (siapa yang menjadi implementator) dan  resources committed (sumber daya yang disediakan). Sedangkan konteks implementasi dapat diidentifikasi sebagai  : power, interest and strategy of actors involved (kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat); institutions and regime characteristics (karakteristik lembaga dan rejim); serta compliance and responsiveness (sesuai dengan kaidah dan tingkat responsif).

Senin, 16 Januari 2017

Indeks Pendidikan di Jawa Barat


Meningkatnya Indeks Pendidikan di Jawa Barat


Semua program di bidang pendidikan dasar yang telah dibuat dalam APBD tahun 2009 relatif dapat dilaksanakan dan menunjukkan meningkatnya sarana dan prasarana, meningkatnya kesejahteraan guru, serta diberikannya  bantuan keuangan bagi sekolah dan siswa, dijalankannya standar pendidikan nasional, dan dilibatkannya partisipasi masyarakat. Sebagai dampaknya Provinsi Jawa Barat dapat meningkatkan Indeks Pendidikan dari 80,35 pada tahun 2008 menjadi 80,58 pada tahun 2009 atau meningkat 0,23 poin.

Tabel 4.14 Target dan Capaian Indeks Pendidikan Jawa Barat

Tahun
Target
Capaian
Keterangan

Propeda
RPJPD


2004
81,2
79,02
79,02

2005
82,0
79,51
79,59

2006
81,5
79,93
80,61

2007
83,6
80,21
81,13

2008

80,92
80,35

2009

81,64
80,58
Naik 0,23 poin
2010
85,4



Sumber : Hasil penelitian 2010

            Target Indeks Pendidikan dalam RPJPD tersebut merupakan revisi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Program Pembangunan Daerah (Propeda) sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2003. IPM 80 yang sebelumnya ditentukan harus dicapai pada tahun 2010 harus direvisi karena ternyata Gubernur tidak mampu merealisasikannya. Dengan demikian Visi Jawa Barat 2010 diubah menjadi Visi Jawa Barat 2025.
Pencapaian Indeks Pendidikan masih di bawah target yang ditentukan dalam dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD maupun RKP. Jadi meskipun terjadi peningkatan setiap tahunnya akan tetapi belum mampu mencapai target yang ditentukan seperti nampak pada grafik berikut ini.
Sely, Ketua Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2010 mengatakan bahwa pada tahun 2010 indeks pendidikan mencapai 81,68 atau meningkat 1,10 poin dari tahun 2009 yang mencapai 80,58 poin. Bastaman, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Barat yang menangani bidang pendidikan turut mengkonfirmasi hal tersebut.

Jumat, 13 Januari 2017

Pembinaan Budi Pekerti





 Pembinaan Kehidupan Beragama

Urusan agama masih menjadi kewenangan Pemerintah dan di daerah dikelola oleh Kantor Kementrian Agama. Meskipun demikian untuk meningkatkan kualitas dalam kehidupan keagamaan  para siswa pendidikan dasar Pemerintah Provinsi memberikan bantuan untuk guru diniyah di seluruh Jawa Barat dan masing-masing guru memperoleh Rp 1,2 juta. 

Pembinaan Budi Pekerti

Masyarakat Jawa Barat telah memiliki  persepsi bahwa nilai-nilai luhur agama telah menyatu sedemikian rupa dengan budaya daerah, sehingga berkonotasi Sunda adalah Islam dan demikian sebaliknya. Itu berarti tidak ada dikhotomi antara ajaran agama dan budaya karena Islam telah terinternalisasikan sedemikian rupa ke dalam kebudayaan sehingga manusia Jawa Barat dapat secara utuh menjalankan agama sekaligus kebudayaannya.
Meskipun demikian seorang kepala sekolah SMP Negeri yang diwawancarai mengungkapkan kegalauan mengenai perilaku siswa dewasa ini yang disinyalir kurang menghargai budaya daerah maupun budi pekerti. Pengajaran bahasa, sastra serta kesenian daerah diharapkan dapat memberikan kearifan lokal bagi siswa dan dapat mempengaruhi perilaku maupun karakter sebagaimana yang diharapkan. Bahasa daerah diyakininya memiliki kemampuan menghaluskan pekerti dan rasa sehingga melahirkan perilaku halus, hormat dan santun dalam pergaulan baik sesama teman maupun dengan orang tua. Hal senada disampaikan Hidayat Guru PKn SMK Bhakti Kencana, Limbangan Garut yang mengatakan Pendidikan Indonesia yang dikenal kental dengan nilai budaya, moral dan religiusitasnya ternyata tidak mampu membuktikan keunggulan karakter dibandingkan negara liberal yang ateis tapi patuh pada hukum (Tribun Jabar 13 April 2010).
Pemerintah Provinsi memberikan  pedoman pembinaan dan pengembangan budi pekerti, dengan mengadakan Semiloka Pengembangan Pembelajaran Budi Pekerti menyusun Pedoman Teknis Pembelajaran Budi Pekerti , Sosialisasi Tim Teknis Pengembangan Pembelajaran Budi Pekerti, Penilaian sekolah model Rintisan Pembelajaran Budi Pekerti.  Pedoman Teknis Pembelajaran Budi Pekerti SMP sebanyak 780 eksemplar dan SMA 780 eksemplar tentunya sangat tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan sekolah. 

 Pembinaan Budaya Daerah

Pengakuan pemerintah terhadap meningkatnya pemahaman dan implementasi budaya daerah di Provinsi Jawa Barat nampak  pada peluncuran uang logam baru pecahan Rp 1000,00 di Kota Bandung oleh Wakil Presiden RI. Uang logam baru tersebut memiliki gambar Angklung dan Gedung Sate pada salah satu sisinya.
Untuk melihat bagaimana budaya daerah tersebut diimplementasikan melalui pendidikan, digambarkan dalam uraian berikut.
Pada aspek pelestarian bahasa dan sastra daerah terdapat tiga bahasa daerah yang hidup dan berkembang di Jawa Barat yaitu Bahasa Sunda dengan jumlah penutur 75% dari penduduk Jawa Barat,umumnya digunakan di Wilayah Priangan, Jawa Barat bagian Tengah dan Bandung Raya; Bahasa Cirebon dengan jumlah penutur 10% penduduk Jawa Barat umumnya digunakan di Wilayah Cirebon dan Bahasa Melayu-Betawi dengan jumlah penutur 10% penduduk Jawa Barat dan berada di Wilayah Bogor, Depok, Bekasi dan sebagian Karawang.
Bahasa daerah yang diajarkan di sekolah-sekolah adalah bahasa bahasa Sunda dan Cirebon yang dalam prakteknya disesuaikan dengan mayoritas penduduk di wilayah di mana bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa ibu. Bahasa Sunda diajarkan di wilayah Bodebek (Bogor Depok Bekasi) dan  Priangan , bahasa Cirebon diajarkan di wilayah Cirebon, sedangkan   bahasa Melayu-Betawi tidak diajarkan di wilayah Depok dan Bekasi.
Dalam pengajaran Bahasa Daerah diajarkan pula Sastra. Sastra Daerah menggunakan bahasa daerah sebagai media. Sastra daerah ada yang tradisional dan ada pula yang kontemporer.
Jenis kesenian tradisional yang ada di Jawa Barat 391 jenis dari 35 rumpun seni. Dari jumlah tersebut yang dapat dikategorikan sebagai seni sangat berkembang sebanyak 39 buah, berkembang 61 buah, tidak berkembang 248 buah dan yang mengalami kepunahan 43 buah.
Apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah telah nampak bermunculan di masyarakat. Banyak anak-anak muda dengan upaya kreatif melestarikan budaya daerah melalui berbagai cara dan media. Lili Suparli terpanggil mendirikan Komunitas Lawung Budaya  beranggotakan 60 orang karena pemerintah dianggap belum mampu menjaga dan mengayomi serta menampilkan seni budaya daerah sebagai seni budaya nasional. KLB menampilkan kolaborasi tarian topeng Cirebon diiringi gamelan dan musik jazz Dwiki Darmawan di West Java Night di Bali Art Center Denpasar (Pikiran Rakyat, 11 April 2010).
Ada pula Supandi, yang mendirikan Lentera Studio  dengan bendera aBiGdev (Anak Bandung Inti Game Developer) yang membuat dua game online : Nusachallenge untuk mengenalkan budaya dan pakaian adat Indonesia dan Angklung Heroes Game, dengan mengemas kekhasan budaya daerah dari aspek music sound  dan tampilan visualnya (Galamedia, 31 April 2010).
Angklung Web Institute setiap tiga bulan sekali menyelenggarakan pagelaran angklung, bahkan pada bulan Juni 2010 mengikutertakan peserta dari luar negeri seperti Madrasah Aljunied Al Islamiyah Singapura, Sari-sari Kulintang Phillipine Group dari Filipina dan pertunjukan angklung dari Thailand. Saung Udjo sebagai sebuah sanggar angklung juga menyelenggarakan seminar bamboo internasional di samping pendidikan dan pertunjukan rutin di sanggar.
Koran Kompas edisi Jawa Barat dan Pikiran Rakyat banyak memuat rubrik dan opini mengenai budaya daerah, sesekali Pikiran Rakyat memuat puisi-puisi dalam bahasa Sunda dan Cirebon,  secara rutin Tribun Jabar memuat carpon (carita pondok), televisi TVRI Jabar dan semua televisi lokal menyiarkan berita dalam bahasa Sunda dan Cirebon sekali dalam sehari.
Beberapa instansi pemerintah “mewajibkan” penggunaan bahasa daerah di tempat kerja sekali dalam seminggu. Budaya daerah juga muncul setahun sekali dalam peringatan-peringatan lahirnya daerah. HUT Kota Bogor 528 diperingati dalam rapat paripurna DPRD dengan menggunakan bahasa Sunda. Tapi banyak pula kegiatan itu bersifat seremonial dan tanpa perencanaan yang baik, sehingga dalam waktu beberapa bulan saja kewajiban menggunakan bahasa daerah di tempat kerja pun hilang dengan sendirinya.
Di sisi lain  wawancara dengan  para guru  bahasa,  kesenian serta teater  dan seniman di Cirebon dan Indramayu  serta aktivis Lembaga dan Bahasa Sastra  Cirebon (LSBC) mengesankan bahwa  minat sekolah terhadap budaya daerah masih rendah, sehingga tidak ada upaya untuk mengembangkan kreativitas siswa seperti mendatangkan pelatih untuk berkesenian dan membeli peralatan. Birokrat pendidikan juga dianggap tidak memiliki kebijakan yang jelas, buku panduan belum cukup memadai, guru khusus yang mengajarkan bahasa dan kesenian daerah belum ada, jika pun ada masih serabutan mengajarkan mata pelajaran lain. “Kesenian daerah apa maning, bukue bae durung ana. Bocah bli bisa bebasan, plonga plongo pao (p3)”. ( Apalagi bahasa daerah, buku saja belum ada. Siswa tidak bisa berbahasa, hanya bengong saja).