Analisis Kebijakan

Patton dan Savicky (Tjiptowardoyo 2010:151) mengungkapkan bahwa analisis kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang sama sekali baru maupun kebijakan baru yang dihasilkan sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada. Selanjutnya dikatakan bahwa terdapat dua jenis analisis kebijakan, yaitu analisis deskriptif yang hanya memberikan gambaran dan analisis perspektif yang menekankan pada rekomendasi-rekomendasi.

Menurut Dye (Tjiptowardojo, 2010: 87) analisis kebijakan mempunyai beberapa model yang digunakan untuk mengidentifikasi aspek-aspek kebijakan. Sembilan model analisis kebijakan adalah : model kelembagaan, model proses, model elit, model kelompok, model rasional, model incremental, model sistem, model elit dan model permainan, dan  model pilihan publik.

Analisis kebijakan  pada  model proses (process model)  melalui tahap-tahap : (1) identifikasi masalah dan kebutuhan bagi diambilnya tindakan pemerintahan ; (2) pengajuan rumusan kebijakan dari pelbagai kelompok seperti komisi-komisi di parlemen, kelompok pemikir dan kelompok kepentingan; (3) pemilihan dan pengundangan sebuah kebijakan yang dikenal sebagai legitimasi kebijakan;   dan (4) adalah evaluasi kebijakan.

Langkah-langkah pada analisis kebijakan publik menurut Dunn (2000:121) adalah : formulasi masalah kebijakan, formulasi tujuan, penentuan kriteria, penyusunan model, pengembangkan alternatif, penilaian alternatif dan rekomendasi kebijakan.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik (public policy) diartikan sebagai upaya pemerintah dalam memilih aktivitas untuk dilakukan atau tidak dilakukan. “Public policy is whatever governments chose to do or not to do” (Dye, 1976:1). “Kebijakan publik merupakan tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dipilih oleh otoritas dalam upaya mengatasi masalah” (Pal, 1996:2). Public policy is what the government say to do or not to do. It is the goals of purpose of government program (Edwards dan Sharkanxy dalam Islamy, 1994:18). “Kebijakan pada dasarnya mengandung makna target and means (sasaran dan cara kerja)” (Allen, 1992 : 3).

Sumianto (2008:15) mengatakan bahwa dalam setiap kebijakan publik paling tidak mengandung empat unsur yang harus diperhatikan, yaitu (1) unsur masalah, (2) tujuan dan (3) cara kerja atau pemecahan masalah dan (4) otoritas publik (pemerintah).

Penetapan  kebijakan (policy) harus dilakukan berdasar prosedur yang logis. Patton dan Sawicki (1986:26) mengemukakan prosedur analisis kebijakan yaitu : (1) verify define and detail problem; (2) establish evaluation criteria; (3) identify alternatif policies; (4) evaluate alternatif policies; (5) display and select among alternatif policies; (6) monitor policy outcomes. Sedangkan prosedur analisis kebijakan menurut Dye (1987:24) adalah: (1) identifying problems; (2) formulating policy proposals; (3)legitimating policies; (4) implementing policies dan (5) evaluating policies. . Jones (1989:11) berpandangan prosedur analisis kebijakan sebagai berikut: (1) problem identification; (2) formulation; (3) legitimation; (4) implementation dan (5) evaluation.
 Dunn (2003:25) menyarankan prosedur analisis kebijakan adalah perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan penilaian yang dikaitkan dengan pembuatana kebijakan yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Dye dalam Understanding Public Policy  memberikan perhatian terhadap pertanyaan bagaimana pemerintah membuat kebijakan, mengapa mereka melakukannya, dan apa perbedaan yang dibuatnya. Studi kebijakan berfokus pada penggambaran dan penjelasan kebijakan pemerintahan secara luas. Studi-studi yang terakhir lebih berkonsentrasi pada wilayah kebijakan yang khusus seperti pendidikan, pertahanan dan lingkungan. Sedangkan  Wahlke menyatakan bahwa penjelasan pada umumnya berdasar pada teori kelompok  kepentingan, teori elit, teori pilihan rasional (yang berasumsi bahwa pembuat keputusan menggunakan perencanaan rasional untuk memaksimalkan tujuan) atau teori incrementalism (yang berpegang bahwa keputusan dicapai melalui proses tawar menawar diantara kepentingan-kepentingan yang bersaing dan evolve incrementally (Encyclopedia Americana Vol. 22 , 2001:350)

Lane (1993:225) berpendapat bahwa persoalan utama kebijakan publik adalah pertentangan antara kebijakan dengan pelaksanaannya dalam kenyataan, sehingga analisis kebijakan publik diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian antara tujuan kebijakan dan penerapannya.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Jones, Charles O.  (1984) dalam Syaukani & Rasyid (2002:295) merumuskan implementasi sebagai “ a process of getting additional resources so as to figure  out what is to be done”. Implementasi menurut Wildavsky (1990) mencakup aktivitas sebagai berikut :

Organization : the establishment or rearrangement of resources, units, and methods for putting program into effect; Interpretation : translation or program language into acceptable and feasible plans and directives; Application : the routine provision of services, payments or other agreed upon program objectives or instruments (Wikipedia, the free encyclopedia diunduh 24 November 2010 ).

Menurut Rondinelli dan Cheema (1983:30) ada dua pendekatan dalam proses implementasi kebijakan yang perlu dipilih sebelum kebijakan diimplementasikan, yaitu : (1) the compliance approach, dan (2) the political approach. Pendekatan yang pertama menganggap implementasi kebijakan itu tidak lebih dari soal teknik, rutin. Implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses pelaksanaan yang tidak mengandung unsur-unsur politik dan perencanaannya sudah ditetapkan sebelumnya oleh para pimpinan politik (political leaders). Pendekatan yang kedua  sering disebut sebagai pendekatan politik yang mengandung “administration as an integral part of the policy making process in which politics are refined, reformulated, or even abandoned in the process of implementing them”.

Grindle (1980: 7-11) berpandangan bahwa kegagalan implementasi kebijakan dipengaruhi dua hal, isi kebijakan (content of policy) dan konteks penerapan kebijakan (contexs of implementation). Isi kebijakan dapat diidentifikasi sebagai berikut : interest affected (kepentingan siapa yang terlibat), type of benefits (macam-macam manfaat),  extent of change envisioned (sejauh mana perubahan akan diwujudkan), site of decision making (tempat pembuatan keputusan), program implementator (siapa yang menjadi implementator) dan  resources committed (sumber daya yang disediakan). Sedangkan konteks implementasi dapat diidentifikasi sebagai berikut : power, interest and strategy of actors involved (kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat); institutions and regime characteristics (karakteristik lembaga dan rejim); serta compliance and responsiveness (sesuai dengan kaidah dan tingkat responsif).

Kebijakan melibatkan banyak sekali kepentingan yang berbeda. Stakeholders (pemangku kepentingan) dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar , yaitu yang ada dalam lingkungan pemerintahan dan yang berada di luar lingkungan pemerintahan.

Tabel  1  Stakeholders Dalam Kebijakan Otonomi Daerah

Di Dalam Pemerintahan	Di Luar Pemerintahan
Presiden Menteri dan Yang Setingkat Birokrat di Departemen Gubernur Birokrat Provinsi Bupati/Walikota dan Wakilnya Birokrat Kabupaten	DPR DPRD Provinsi DPRD Kabupaten dan Kota Partai Politik Pengusaha Nasional (KADIN, GAPENSI, INKINDO) LSM/NGO Pengusaha Lokal Lembaga Internasional (IMF, World Bank, UNDP, ADB)

Sumber : Syaukani dkk. (2002:305)

Pada pihak lain Edwards (1980 : 9-10) beranggapan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masalah implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, sikap (disposisi) dan struktur birokrasi—standard operating procedures (SOP).

Ada beberapa kelompok kebijakan pendidikan, yaitu : (1) kebijakan yang berkenaan dengan bidang garapan pendidikan terutama dalam hubungannya dengan kurikulum, ketenagaan, peserta didik, pembiayaan, sarana dan prasarana pendidikan dan bidang garapan lainnya yang bersifat kekhususan (2) berkenaan dengan kelembagaan yang di dalamnya ada faktor-faktor individual dan keseluruhan sistem kependidikan atau bagian dari lembaga pendidikan itu; (3) berkenaan dengan prosedur atau proses manajemen, seperti halnya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pertanggungjawaban (Sumianto 2008:18).

Analisis kebijakan mengkaji tentang konsep, kerangka kerja, pendekatan, model, bentuk, metode, teknik dan proses analisis kebijakan dan pengelolaan pendidikan dasar. Asumsi-asumsi teoretik dan empirik dalam mengkaji permasalahan dan strategi peningkatan manajemen akuntabilitas pada tingkat pusat, daerah, dan satuan pendidikan diperkenalkan sebagai upaya peningkatan mutu, produktivitas dan pengembangan pendidikan dasar di Indonesia.

Manajemen Stratejik

Pendidikan nasional (Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) mempunyai visi sebagai berikut :

Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warganegara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut :

1.      mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;

2.      membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;

3.      meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;

4.      meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikann sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan

5.      memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Penetapan visi dan misi tersebut mengandaikan perlunya sebuah model manajemen stratejik. Model manajemen stratejik berdasarkan Model Manajemen Strategis (Hunger & Wheelen, 2003: 109) secara garis besar terdiri dari empat langkah : pertama, environmental scanning (analisis lingkungan) yang terdiri dari analisis lingkungan eksternal (ALE) dan analisis lingkungan internal (ALI). Kedua, strategy formulation (perumusan strategi) yaitu kegiatan perumusan misi, menentukan tujuan, membuat strategi, dan  membuat kebijakan. Ketiga, strategy implementation (menjalankan strategi yang telah dibuat) yaitu menyusun program, menganggarkan, serta membuat prosedur. Keempat, evaluation and control (evaluasi dan pengawasan) yaitu kegiatan monitoring terhadap kinerja organisasi kemudian melakukan koreksi yang diperlukan.

Dalam model manajemen stratejik yang dibuat   Hunger dan Wheelen (2003: 109)  penganggaran pendidikan menjadi bagian   dari strategy formulation karena penganggaran merupakan sebuah kebijakan yang harus dirumuskan dan strategy implementation karena penganggaran merupakan konsekuensi dari implementasi suatu program, itu berarti penganggaran  merupakan bagian  integral dari keseluruhan model.

Pandangan lain berasal dari Hill, Jones dan Galvin (2004:30) yang mengatakan bahwa komponen utama proses manajemen stratejik adalah:

(1)   defining the mission and major goals of the organization;

(2)    analyzing the external and internal environments of the organization;

(3)   choosing strategies that aligns (or fit) the organization’s strengths and weaknesses with external environmental opportunities and threats;

(4)   adopting organizational structures and control systems to implement the organization’s chosen strategy; and

(5)    evaluating strategy as part of the feedback process.

Bagaimana sebuah organisasi memilih strategi, banyak orang berpandangan bahwa strategi merupakan hasil dari proses perencanaan rasional ditentukan oleh dominasi top  manager, tetapi Hill dkk (2004:6) berpandangan bahwa strategi bisa dihasilkan oleh perencanaan stratejik yang terdiri dari enam langkah :

 (1)selection of the corporate mission and major corporate goals; (2) analysis of the organization’s external competitive environment to identify the organization’s opportunities and threats; (3) analysis of the organization’s internal operating environment to identify the organization’s strengths and weakness; (4) selection of strategies that build on the organization’s strengths and correct its weakness, to take advantage of external threats; (5) strategy implementation; and (6) strategy evaluation (as a part of the feedback process).

Meskipun demikian Hill mengingatkan bahwa perencanaan stratejik  sering gagal (2004: 32) karena eksekutif tidak merencanakan ketidakpastian (uncertainty) dan karena perencana menara gading (ivory tower planners) tidak membumi (lose touch with operating realities).

Manajemen Pendidikan

Manajemen

Manajemen adalah kiat atau seni dalam mencapai tujuan melalui bantuan orang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manajemen adalah pusat administrasi dan administrasi berawal dan berakhir pada manajemen. Dengan demikian manajemen adalah inti dari administrasi (Siagian, 1979:5). Hakekat manajemen adalah aktivitas yang menjadi pusat kerjasama antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuan administrasi dan manajemen dalam pendidikan adalah untuk memenuhi misi yang diemban oleh administrator pendidikan (antara lain adalah kepala sekolah) yang disesuaikan dengan konsep, obyek, dan tempat di mana organisasi itu berada.  Sebagai bagian dari suatu ilmu maka manajemen pendidikan bersifat fleksibel dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berbeda. Kebijakan pemerintah yang baru, tuntuntan masyarakat yang berubah tidak akan menghentikan aktivitas manajer. 

Manajemen sebagai Seni

 

Manajemen pendidikan dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumberdaya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Usman, 2008:9). Dengan demikian jelas tergambar bahwa manajemen pendidikan sangat diperlukan dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif, efisien, mandiri dan akuntabel. Penganggaran atau budgeting adalah salah satunya karena fungsi-fungsi manajemen menurut Gullick adalah planning, organizing, staffing, directing, reporting dan budgeting (Gaffar & Nurdin dalam Ali dkk., 2007:574).

Perbedaan antara organisasi publik dan organisasi perusahaan

Meskipun pada suatu tingkat analisis manajemen adalah manajemen,  menurut Sergiovani (1980:133) ada perbedaan penting dan signifikan antara sekolah sebagai organisasi publik dengan organisasi perusahaan. Perbedaan itu setidak-tidaknya ada 12 (dua belas), disarikan  sebagai berikut : (1) Bahwa kekuasaan atas uang, organisasi dan personalia terletak pada legislatur (DPR), tata tertib sekolah (scholl legal code), dan dewan sekolah dan tidak pada tangan manajemen. (2) Bahwa sulit menentukan alat untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan. Misalnya ukuran mengenai good citizenship, intellectual enrichment, problem solving ability, independent thinking, a desire to learn, economic sufficiency, and effective family living sangat kontras dengan tujuan ekonomi organisasi bisnis yang mudah dipahami dan dikuantifikasi. (3) Bahwa akuntansi publik pada suatu sekolah ditujukan untuk mengontrol belanja (current expenditure), berbeda dengan akuntansi bisnis yang cenderung untuk mendukung perencanaan masa depan, penelitian dan pengembangan (future planning, research and development). (4) Bahwa tenure laws and civil-service laws cenderung untuk melindungi tenaga kependidikan dari pengawasan administrator supervisor. (5) Bahwa maksud sekolah dan proses organisasional yang diciptakan untuk mencapai tujuan tersebut dipengaruhi secara tidak langsung oleh administrator melalui individu-individu dan kelompok-kelompok (a political process), dibanding langsung oleh administrator (a management process). (6) Bahwa tujuan dan sasaran sekolah seringkali tidak jelas dan bertentangan  The latent custodial functions of schools, for example, contradict the manifest self-actualization functions. (7) Bahwa tidak tersedia pasar yang menentukan keefektifan program pendidikan khusus yang mahal dibuat untuk alasan politik dan hukum, bahkan jika diterapkan dengan mekanisme ekonomi pasar minat konsumen umum tidak akan mampu mencukupinya. Sedangkan garis produksi perusahaan dirampingkan oleh sebuah ekonomi pasar.  (8) Bahwa sumber daya didistribusikan berdasarkan suatu rumusan yang kira-kira adil (equity) dibanding “merit”. Alokasi lebih besar sumberdaya untuk produktivitas sekolah ( “high producing schools”) akan dianggap curang (fraudulent). (9) Bahwa Administrator  bekerja dengan orang-orang yang karirnya berada di luar kontrol manajemen (outside of management control). (10) Bahwa administrator diharapkan mencapai tujuan dalam waktu yang lebih sedikit dibanding yang secara normal diberikan pada manajer bisnis.  (11) Bahwa ada … Yang ketat terletak antara alat dan tujuan atau hasil dan proses. Persekolahan adalah sebuah aktifitas kemanusiaan dengan tujuan kemanusiaan (Schooling ia a human activity with human ends). (12) Bahwa beberapa tujuan dicapai dengan sumberdaya yang terbatas, sangat berbeda dengan perusahaan yang mengalokasikan lebih banyak sumberdaya untuk tujuan yang lebih kecil dan lebih fokus ( fewer – indeed, more focused – objectives) (Bower, Joseph dalam Sergiovani, 1980: 133).

Administrasi Pendidikan

Administrasi pendidikan dalam arti luas merupakan suatu ilmu yang mempelajari penataan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara menyeluruh. Penataan diartikan : mengelola, mengatur, menyusun, memimpin, mengadministrasikan sumber-sumber daya yang meliputi manusia, fasilitas, kurikulum dan sumber belajar yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan dan pembinaan (Engkoswara, 1987:1). Oleh karena itu disebut dengan melibatkan sumber daya material maupun sumber daya manusia (Suhardan, 2008:1), sedangkan Nawawi (1993:4) mengatakan bahwa administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja sama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu pada lembaga pendidikan formal.

Depdiknas (1976:101) menyatakan bahwa administrasi pendidikan adalah “semua aspek kegiatan untuk mendayagunakan berbagai sumber, manusia, sarana prasarana serta media pendidikan lainnya secara optimal efektif dan efisien guna menunjang tujuan pendidikan nasional”.

Sasaran fungsi dari administrasi pendidikan ini antara lain para pendidik, peneliti, pengamat pendidikan, para pejabat fungsional pendidikan, struktural pendidikan dan staf organisasi lembaga pendidikan. Mereka semua memerlukan kemahiran dan kemampuan intelektual dan skill dengan konsep ilmiah serta menerapkan konsep teori untuk memecahkan masalah empiris. Administrasi pendidikan fokus utamanya produktifitas, untuk mengaktualisasikan nilai-nilai metodologi atau teknis yang digunakan sebagai proses penyusunan kebijakan dalam organisasi dan partisipasi masyarakat dalam penerapan-pennerapannya. Sedangkan pengertian pendidikan sendiri secara umum adalah sebagai usaha sadar menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa datang (Depdiknas: 2001:102).

Sejalan dengan pengertian administrasi sebagai keseluruhan, administrasi pendidikan merupakan proses kerjasama sedangkan manajemen adalah proses pengintegrasian sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem yang total untuk menyelesaikan suatu tujuan. Johnsonn (1973:15) mengatakan bahwa yang dimaksud sumber di sini adalah mencakup orang-orang, alat-alat, media, bahan-bahan, uang dan sarana, semuanya diarahkan dan dikoordinasikan agar terpusat dalam rangka menyelesaikan tujuan yang dikelola dalam suatu manajemen pendidikan yang baik. Jadi manajemen dapat diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan secara keseluruhan melalui perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan untuk menentukan sasaran yang telah ditetapkan.

Sergiovani (1980: 137) berpandangan bahwa administrasi pendidikan dilihat sebagai ilmu terapan :

Educational administration was then viewed as an applied science with values and other characteristics unique to the school, as a standard by which concepts from the science of administration and those tried and  true from the real world of practice are evaluated for appropriateness. This analysis includes a contrast differences between administration of public and private organizations. The concept of reflective practice was discussed as a possible alternative to applied science.

Orlosky ( 1978:2) memandang administrasi dari sudut pandang nilai, politik, karakter, moral dan etika :

Administration is concerned with values because it must encompass goals, purposes, and choices among alternatives in questions of control and government, educational administration becomes intimately  involved with politics as it as applies to policy administration, to policy making and policy implementation. However the axis in organization and thus concerned with people involves more than question of organization. Education is the shaping of human character, and educational administration is confronted with moral and ethical question not always found in other types of administration.

Rancangan Program Kerja Bidang Ideologi

Rancangan Program Kerja Bidang Ideologi mengadopsi kerangka manajemen stratejik. Pertama, melakukan environmental scanning (analisis lingkungan) yang terdiri dari analisis lingkungan eksternal (ALE) dan analisis lingkungan internal (ALI). Kedua, strategy formulation (perumusan strategi) yaitu kegiatan perumusan misi, menentukan tujuan, membuat prioritas, membuat strategi, dan membuat kebijakan. Ketiga, strategy implementation (menjalankan strategi yang telah dibuat) yaitu menyusun program, menganggarkan, serta membuat prosedur. Keempat, evaluaton and control (evaluasi dan pengawasan) yaitu kegiatan monitoring terhadap kinerja organisasi kemudian melakukan koreksi yang diperlukan.

1. Pengamatan Lingkungan

a. Eksternal
1) Lingkungan Sosial
Persatuan Alumni GMNI Jabar (selanjutnya disebut PA GMNI Jabar) berada dalam lingkungan yang secara umum dapat digambar sebagai berikut :
a) politik yang dinamis. Sejak tahun 2003 dipimpin oleh koalisi PKS dan PAN di tingkat daerah dan sejak 2009 konstelasi politik daerah dikuasai oleh PD sebagai partai pemerintah yang juga menguasai politik nasional.
b) Kekuatan ekonomi yang mendominasi berasal dari penanaman modal asing dan modal dalam negri yang menguasai industry manufaktur. Sektor pertanian, nelayan dan industry kecil dalam posisi yang lemah. Perkoperasian besar dalam jumlah namun lemah dalam sumberdaya.
c) Kekuatan teknologi berada di tangan pemilik modal termasuk di dalamnya teknologi informasi.
d) Kondisi sosiokultural ditandai dengan heterogenitas budaya dan agama namun dipengaruhi oleh arus menguatnya keinginan menonjolkan identitas lokal di satu sisi dan fundametalisme agama di sisi lain.

b. Internal
1) Struktur organisasi PAG dijankan secara kolektif dengan penekanan wewenang pada Ketua, Sekretaris dan Bendahara
2) Budaya organisasi dipengaruhi nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 dan Marhaenisme ajaran Bung Karno , ilmu pengetahuan yang berorientasi Barat serta lingkungan budaya yang mengandung kearifan lokal.
3) Sumber daya manusia dan keuangan sangat terbatas namun memiliki prospek untuk berkembang.

2. Perumusan Strategi

a. Misi
1) Mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dan Konstitusi NKRI.
2) Mempertahankan NKRI dan memperkokoh Bhinekka Tunggal Ika
3) Memelihara dan mengembangkan jiwa, semangat dan wawasan kebangsaan
4) Berbartisipasi aktif dalam pembangunan nasional
5) Memajukan nilai dan norma-norma yang sesuai dengan ideology dan konstitusi NKRI
6) Memperkuat posisi politik rakyat dengan kegiatan nyata dan terorganisir
7) Membangun aliansi strategis dengan semua kekuatan bangsa yang berkomitmen terhadap tegaknya NKRI

b. Tujuan
1) Alumni yang berpikir dan berjuang secara ideologis.
2) Kuantitas dan kualitas alumni yang meningkat
3) Kuatnya pengaruh PAG dalam sistem politik, sosial, ekonomi dan budaya.

c. Strategi
1) Meningkatkan tradisi intelektual
2) Mendorong pemerintah yang responsive terhadap agenda kerakyatan
3) Mendistribusikan alumni di lembaga-lembaga pemerintahan
4) Membangun jaringan dengan organisasi yang sepaham
5) Memperkokoh pemahaman dan praksis Pancasila sebagai ideology negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
6) Memperkokoh pemahaman dan praksis Marhaenisme sebagai ideologi perjuangan dalam mencapai masyarakat adil dan makmur.

d. Kebijakan
1) Konsolidasi ideology
2) Konsolidasi organisasi
3) Konsolidasi keanggotaan


3. Implementasi Strategi

a. Program kerja Bidang Ideologi
1) Diskusi berkala bulanan membahas masalah-masalah kebangsaan, kenegaraan dan kemasyarakatan dengan pendekatan filosofis dan ideologis.
2) Pembentukan opini mengenai pelbagai masasalah aktual di masyarakat.
3) Penerangan masyarakat mengenai masalah-masalah idelogi negara.
4) Pendidikan ideology dan politik terhadap GMNI sebagai sumber kader maupun terhadap organisasi lainnya.
5) Seminar tahunan mengenai ideology Marhaenisme maupun Pancasila.
6) Penerbitan buku-buku maupun jurnal.
7) Membuat media massa : cetak maupun elektronik.

b. Anggaran
1) Sumber Pendapatan :
a) Iuran alumni
b) Usaha (Koperasi)
c) Sumbangan
2) Pengeluaran :
a) Rutin : untuk diskusi, pembentukan opini, penerangan dan pendidikan
b) Modal : untuk penerbitan dan pembuatan media massa.

c. Prosedur
1) Semua program disetujui oleh rapat pleno pengurus
2) Semua program disetujui oleh Musyawarah Kerja Daerah
3) Semua kegiatan dikoordinasi oleh Ketua, Sekretaris , Bendahara dan Wakil Ketua Bidang
4) Pembiayaan oleh Bendahara atas izin Ketua
5) Kegiatan dilakukan secara kolektif dan gotong royong

4. Evaluasi dan Pengendalian

a. Semua kegiatan dilaporkan secara tertulis pada Ketua dalam Rapat Pleno Pengurus Daerah
b. Semua kegiatan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Daerah pada Konferensi Daerah

Paradigma dan Teori Pembangunan

Administrasi Pembangunan
Harjoko Sangganagara, (Ed.)

Modul 1
Konsep-konsep Pembangunan

 Paradigma pertumbuhan Ekonomi (Teori Klasik, Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern, Teori Perdagangan sebagai Mesin Pertumbuhan, Teori Tahapan Pertumbuhan).
 Paradigma Pembangunan Sosial ( Teori Pemerataan melalui Pertumbuhan, Teori Kebutuhan Dasar Manusia, Teori Pemecahan Masalah Pengangguran, Teori Ketergantungan, Teori Hak Asasi Manusia (HAM), Teori Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat)
 Paradigma Pembangunan Manusia (Teori Perluasan Pilihan Manusia )

1. Paradigma Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan menurut literatur –literatur ekonomi pembangunan sering didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dari pendaatan riil per kapita melalui peningkatan dan produktivitas sumber daya.

a. Teori Klasik
1) Division of labor.
Adam Smith (1776). Mengajukan teori bahwa pembagian kerja (division of labor) akan meningkatkan produktivitas dan peningkatan pendapatan.
2) Limits to Growth.
Malthus (1789) David Ricardo (1917) melahirkan pemikiran mengenai Limits to Growth atau batas pertumbuhan

b. Teori pertumbuhan ekonomi modern
1) Physical capital formatian (akumulasi modal).
Teori ini berpijak pada pandangan Keynes (1936) yang menekankan pentingnya aspek permintaan dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang.
a) Capital Output Ratio.
Harrod (1948) Domar (1946) . Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingkat tabungan (investasi) dan produktivitas kapital (capital output ratio). Makin besar tabungan makin besar investasi makin tinggi pertumbuhan ekonomi
b) Surplus of Labor.
Arthur Lewis (1954). Dengan model Surplus of labor memberi tekanan pada peranan jumlah penduduk yang mengasumsikan terdapat penawan tenaga kerja yang sangat elastis.
c) Neo Klasik
Teori ini mulai memasukkan unsur teknologi yang diyakini akan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Teknologi sebagai faktor eksogen dapat dimanfaatkan oleh setiap negara sehingga akan terjadi konvergensi dan kesenjangan akan berkurang.
2) Human Capital (peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia
a) Teori human capital.
Becker (1964) : Produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan serta kesehatan).
b) Teori Endogen.
Teknologi bukan faktor eksogen tetapi faktor endogen yang dapat dipengaruhi oleh verbagai variabel kebijakan. Sumber pertumbuhan dalam teori endogen adalah : Stok pengetahuan dan ide baru mendorong tumbuhnya daya cipta, kreasi, inisiatif yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan inovatif dan produktif. Ini menuntut kualitas sumber daya yang meningkat.

c. Teori perdagangan sebagai mesin pertumbuhan .
Perdagangan internasional merupakan mesin pertumbuhan.

d. Teori tahapan pertumbuhan.
1) Lima tahap pertumbuhan.
Rostow (1966). Transformasi bisa dijelaskan melalui Lima tahap pertumbuhan adalah :
a) Traditional society
b) Preconditions for growth
c) The take-off
d) The drive to maturity (bergerak ke kedewasaan)
e) The age of high mass-consumption
2) Transformasi
Chenery dan Syrquin (1975) mengatakan bahwa perkembangan ekonomi akan mengalami transformasi (konsumsi, produksi dan lapangan kerja) dari perekonomian yang didominasi sektor pertanian menjadi didominasi sektor industri dan jasa.

2. Paradigma Pembangunan Sosial

a. Teori Pemerataan dengan Pertumbuhan.
Bank Dunia (1974) menyeponsori sebuah model pembangunan yang dinamakan redistribution with growth (RWG)

b. Teori Kebutuhan dasar manusia.
Strategi basic human needs (BHN) menekankan pada public service dan jaminan akses orang miskin.

c. Teori Pemecahan masalah pengangguran
Todaro (1985). Memecahkan masalah pengangguran dapat memecahkan masalah kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

d. Teori Ketergantungan
Analisisnya didasarkan adanya interaksi antara struktur internal dan eksternal. Daerah pinggiran hanya dijadikan daerah jajahan (periphery versus metropolitan) dan dijadikan produsen bahan konsumen produk.
1) Marxis dan Neo Marxis.
Mengambil perspektif perjuangan kelas . resep pembangunan untuk daera pinggiran adalah Revolusi
2) Non Marxis.
Melihat masalah ketergantungan dari perspektif nasional dan regional. Yang perlu dibangun adalah bangsa/rakyat (nation building).

e. Teori HAM
Proses pembangunan harus menghasilkan :
 Terciptanya solidaritas baru yang mendorong pembangunan yang berakar dari bawah (grass roots oriented).
 Memelihara keragaman budaya dan lingkungan
 Menjunjung tinggi martabar serta kebebasan manusia dan masyarakat

f. Teori Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat
Teori ini muncul di Era pasca industri yang menekankan kesejahteraan rakyat, keadilan dan kelestarian. Pertumbuhan manusia didefinisikan sebagai perwujudan yang lebih tinggi dari potensi-potensi manusia. Memberi peran pada individu bukan sebagai obyek melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan dan mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat dan kekhasan setempat.

3. Paradigma Pembangunan Manusia.
a. Teori Perluasan pilihan-pilihan manusia
tujuan pokok pembangunan adalah memperluas pilihan-pilihan manusia. Teorinya terdiri dari dua :
 pertama, pembentukan kemampuan/kapabilitas manusia seperti tercermin dalam kesehatan, pengetahuan dan keahlian yang meningkat.
 Kedua, penggunaan kemampuan yang telah dipunyai untuk bekerja, untuk menikmati kehidupan dan untuk aktif dalam kegiatan kebudayaan, sosial dan politik.
Empat unsur penting : peningkatan produktivitas; pemerataan kesempatan; kesinambungan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

UNDP (United Nations Development Program) mengajukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) . IPM merupakan indikator komposit yang bertumpu pada tiga komponen :
 Kesehatan (sebagai ukuran longevity )
 Pendidikan (sebagai ukuran knowledge)
 Tingkat pendapat riil (sebagai ukuran living standard)

Konsep pembangunan manusia ini dianggap paling lengkap dan merupakan sintesa dari pendekatan-pendekatan sebelumnya.